MAKASSAR, Trotoar.id — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menginisiasi diskusi lintas sektor terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak serta kelompok rentan di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Daeng Ngawing,
Makassar, Selasa (10/2/2026).
Pertemuan tersebut melibatkan pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov Sulsel, perangkat daerah kabupaten/kota, akademisi, lembaga perlindungan anak, hingga komunitas masyarakat sipil.
Fokus pembahasan diarahkan pada upaya membedah akar persoalan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjal-gepeng), sekaligus merumuskan strategi penanganan yang komprehensif, berkelanjutan, dan kolaboratif.
Baca Juga :
Fatmawati menegaskan, forum ini tidak bersifat seremonial, melainkan langsung diarahkan pada rencana aksi yang konkret dan dapat dieksekusi di lapangan.
“Kita diskusi tidak usah formal, langsung ke rencana aksi dan urgensinya apa. Persoalan anak jalanan dan gepeng ini sangat kompleks dan tidak bisa ditangani satu sektor saja,” tegasnya.
Keprihatinan dan Alarm Sosial
Mantan Wakil Wali Kota Makassar itu mengaku keprihatinannya semakin kuat setelah melihat langsung kondisi anak jalanan saat kunjungan kerja bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan beberapa waktu lalu.
“Saya miris karena sebagian besar anak jalanan dan gepeng itu perempuan. Ini menjadi alarm bagi kita semua bahwa penanganannya harus lintas sektor dan dilakukan secara kolektif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan Anak Tidak
Sekolah (ATS) sebagai bagian tak terpisahkan dari masalah sosial tersebut. Menurutnya, anak yang putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan memiliki risiko tinggi turun ke jalan jika tidak segera diintervensi.
“Kita harus jujur melihat fakta. ATS ini bukan sekadar data, tapi masa depan anak-anak kita. Kalau tidak kita intervensi sekarang, masalah sosial ini akan terus berulang,” kata Wagub perempuan pertama di Sulsel itu.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Abd Malik Faisal, menyampaikan bahwa kemiskinan struktural menjadi faktor utama munculnya anak jalanan dan gepeng.
Berdasarkan data, terdapat sedikitnya 1.024 anak jalanan dan gepeng yang terkonsentrasi di lima daerah, yakni Makassar, Parepare, Palopo, Gowa, dan Maros.
Ia mengapresiasi inisiatif Wagub yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, terlebih menjelang Ramadan yang biasanya diiringi peningkatan jumlah anak jalanan di kawasan perkotaan.
“Ini momentum penting. Biasanya menjelang Ramadan terjadi lonjakan. Kita harus melakukan langkah preventif dan penanganan yang lebih manusiawi,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan ke depan tidak lagi sebatas penertiban atau razia, melainkan berbasis identifikasi kantong kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar anak dan keluarga, serta pembukaan akses penghidupan yang lebih layak.
“Anak-anak ini hadir di jalan bukan karena kesalahan mereka, tetapi karena keterpaksaan. Maka pendekatan kita harus menyentuh keluarganya dan membuka solusi jangka panjang,” tambahnya.
Dari perspektif anak, Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan, Andi Azizah Tenri Wello, menyoroti tingginya angka anak putus sekolah akibat keterbatasan akses dan dukungan keluarga.
Ia mengingatkan bahwa meskipun pendidikan telah digratiskan, masih terdapat biaya tidak langsung seperti transportasi dan kebutuhan penunjang sekolah yang memberatkan keluarga kurang mampu.
“Pendidikan memang gratis, tetapi ada biaya lain yang tidak semua keluarga mampu. Dukungan orang tua dan ketepatan sasaran bantuan pendidikan juga menjadi tantangan,” ungkapnya.
Diskusi lintas sektor ini diharapkan menjadi titik awal konsolidasi kebijakan dan aksi nyata yang lebih berpihak pada perlindungan anak serta kelompok rentan di Sulawesi Selatan, dengan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan, bukan sekadar penanganan jangka pendek. (*)
Komentar