Makassar, Trotoar.id — Kota Makassar kembali mendapat perhatian nasional. Kali ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memasukkan Makassar sebagai salah satu kota prioritas dalam implementasi Indonesia Sustainable Waste Management Program (ISWMP), sebuah program strategis pengelolaan sampah berkelanjutan berskala nasional.
ISWMP hadir sebagai jawaban atas tantangan pengelolaan sampah di kota-kota besar.
Tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan mendorong pemanfaatan sampah menjadi sumber daya bernilai ekonomis.
Program ini dirancang untuk menangani volume sampah hingga 100 ton per hari, dengan nilai investasi yang mencapai Rp100 miliar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut antusias inisiatif ini saat menerima kunjungan tim evaluasi dan pemantau proyek strategis Kementerian PUPR di Makassar, Kamis (22/5/2025).
Ia menekankan bahwa Makassar sangat membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan mengingat kondisi TPA yang sudah mengalami overkapasitas.
“Kami sangat terbuka dengan kehadiran program ini. Saat ini kondisi TPA sudah penuh, dan delapan unit PLTSa pun tidak berfungsi. Ini saatnya kita beralih ke sistem yang lebih efisien dan modern,” ujar Munafri.
Tak hanya TPA, ia juga menyinggung kondisi sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) di berbagai titik kota yang turut menyumbang masalah lingkungan.
Komang Raka, Tim Pemantau dan Evaluasi Proyek Strategis Kementerian PUPR, menjelaskan bahwa ISWMP menuntut kesiapan teknis dan komitmen daerah.
Salah satu syarat utama adalah penyediaan lahan untuk Pusat Pengolahan Sampah Terpadu (PPST).
Sistem ini memungkinkan limbah diolah hingga residu akhir tinggal 12 persen, bahkan bisa mencapai nol persen tergantung teknologi yang dipilih.
“Residu 12 persen itu angka kompromi, mengingat potensi kandungan limbah medis atau B3 di dalamnya. Tapi teknologi yang tersedia saat ini mampu menekan angka tersebut lebih rendah lagi,” paparnya.
Komang menambahkan bahwa sejumlah kota seperti Bandung, Bali, Depok, Padang, dan Indramayu sudah lebih dulu menerima bantuan ISWMP. Kota Makassar pun dinilai memiliki potensi dan kesiapan yang kuat untuk masuk dalam skema tersebut.
Nantinya, penentuan alokasi anggaran akan dikoordinasikan melalui Balai Wilayah Kementerian PUPR.
“Nanti akan ada verifikasi lapangan untuk melihat langsung kebutuhan dan kesiapan kota,” ujarnya.
Menariknya, pertemuan ini turut difasilitasi oleh mantan Wali Kota Makassar periode 2004–2014, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), yang kini aktif mengawal isu-isu strategis di kota ini.
Ia menyatakan keterlibatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk mendorong perubahan di sektor lingkungan.
“Kalau daerah lain bisa mengelola sampah dengan menghasilkan nilai ekonomi, kenapa Makassar tidak bisa? Saya hadir di sini bukan sebagai pejabat, tapi sebagai warga kota yang peduli dan ingin berkontribusi,” tegas IAS.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan sampah yang tepat bukan sekadar soal infrastruktur, melainkan soal kemauan politik dan kolaborasi lintas sektor.
“Pengelolaan sampah bukan hanya soal menampung, tapi soal mengubah sampah jadi berkah,” tutupnya.
Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat dan sinergi berbagai pihak, Kota Makassar kini berada di jalur yang tepat menuju sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, efisien, dan berdaya guna secara ekonomi.
Komentar