Makassar, Trotoar Id — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyerukan pentingnya keberanian perempuan dan anak untuk bersuara melawan kekerasan.
Dalam Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Sulsel, ia menegaskan bahwa ketangguhan sosial perempuan perlu diperkuat melalui edukasi dan sinergi lintas sektor.
Acara yang digelar di Auditorium KH Muhyiddin Zain, Universitas Islam Makassar, Sabtu (24/5/2025), turut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Choiril Fauzi.
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran strategis perempuan, khususnya dalam pencegahan kekerasan seksual dan pengarusutamaan kesetaraan gender di Sulsel.
“Perempuan hari ini tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi penentu arah pembangunan. Kesetaraan gender di Sulsel makin nyata, didukung dengan kiprah kepala daerah perempuan, termasuk Ketua DPRD Sulsel,” ujar Fatmawati.
Ia menyampaikan bahwa Sulsel saat ini memiliki tiga kepala daerah perempuan, empat wakil kepala daerah perempuan, dan Ketua DPRD yang juga dijabat oleh perempuan.
Menurutnya, ini bukti bahwa Sulsel tidak sekadar mendukung kesetaraan gender, tapi juga memberi ruang nyata bagi perempuan untuk memimpin.
Fatmawati menyoroti fakta meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi bahkan di lingkungan rumah, lembaga pendidikan, hingga tempat ibadah.
Karena itu, ia mendorong korban untuk berani berbicara dan memanfaatkan layanan pendampingan yang tersedia, seperti UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta PUSPAGA.
“Kita tidak bisa membiarkan korban menghadapi ini sendirian. Pemerintah hadir dengan rumah aman dan layanan konseling. Edukasi adalah fondasi, keberanian adalah kunci. Mari kita lawan ketidakadilan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA RI, Arifah Choiril Fauzi, menyampaikan tiga program prioritas nasional untuk melindungi perempuan dan anak, yakni:
- Ruang Bersama Indonesia (RBI): Wadah edukasi dan advokasi berbasis komunitas.
- Penguatan Call Center SAPA 129: Terintegrasi dengan sistem pelacakan lokasi untuk respon cepat.
- Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa: Sebagai dasar kebijakan yang lebih presisi dan inklusif.
Arifah menekankan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kemitraan antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi masyarakat seperti Muslimat NU.
“Kami mengapresiasi langkah Muslimat NU Sulsel yang mengadakan pelatihan paralegal bagi para kader. Ini sangat penting untuk membantu perempuan korban kekerasan yang selama ini sulit mengakses bantuan hukum,” jelasnya.
Hingga kini, sekitar 1.200 kader Muslimat NU di Sulsel telah mengikuti pelatihan paralegal.
Arifah menyebut, inisiatif ini sejalan dengan semangat Ketua Dewan Pembina PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, yang mendorong kader Muslimat aktif dalam layanan sosial dan hukum.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Pemprov Sulsel, khususnya kepada Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, yang dinilai cepat tanggap dan konsisten dalam mendukung agenda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Fatmawati adalah sosok aktivis perempuan yang gerakannya nyata. Kolaborasi seperti ini menjadi harapan kita untuk menekan angka kekerasan. Ingat, kekerasan tidak boleh terjadi kapan pun, di mana pun, oleh siapa pun,” tegas Arifah.
Menutup sambutannya, Arifah mengutip pesan spiritual dari KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU, bahwa siapa pun yang berkhidmat dalam NU akan mendapat doa husnul khatimah.
Kegiatan ini menandai babak baru konsolidasi Muslimat NU Sulsel dalam memperkuat kiprah sosial, dakwah, hingga advokasi hukum. Komitmen bersama yang dibangun di forum ini diharapkan mendorong kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada perempuan dan anak.
Komentar