Makassar, Trotoar.id — Bunda PAUD Kota Makassar, Melinda Aksa, menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) harus menjadi prioritas bersama lintas sektor untuk menciptakan generasi unggul sejak dini.
Komitmen ini ia sampaikan saat membuka Rapat Kerja (Raker) Pokja Bunda PAUD Kota Makassar Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Hotel Novotel, Rabu (11/6/2025).
Dengan mengusung tema “Pendidikan Anak Usia Dini yang Bermutu, Menuju Makassar yang Maju dan Sejahtera”, kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kepala Dinas Pendidikan hingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta seluruh pengurus Pokja PAUD.
Dalam sambutannya, Melinda menekankan bahwa PAUD bukan sekadar urusan pendidikan semata, tetapi menyangkut tumbuh kembang anak secara menyeluruh, termasuk aspek kesehatan, perlindungan, dan peran aktif keluarga. Oleh karena itu, pendekatan holistik dan integratif menjadi kunci.
“Raker ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi momen strategis untuk menyamakan persepsi, menyatukan langkah, dan memastikan setiap program berdampak nyata bagi anak-anak Makassar,” ujar Melinda.
Ia menyebut, jumlah anak usia dini di Makassar berkisar antara 150 hingga 190 ribu jiwa.
Dengan populasi sebesar itu, layanan PAUD harus terstruktur, inklusif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
“Sebagai kota besar, kita menghadapi tantangan kompleks. Karena itu, Pokja Bunda PAUD harus menjadi garda terdepan dalam memastikan semua anak mendapatkan layanan berkualitas, sejak usia dini,” tegasnya.
Melinda juga mengingatkan pentingnya inovasi dalam setiap program kerja. Menurutnya, PAUD masa kini harus adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk mendorong pencegahan stunting dan memperkuat ketahanan keluarga.
“Saya ingin Pokja ini aktif, responsif, dan terus bergerak. Pendidikan anak bukan hanya soal fasilitas, tapi juga soal kepedulian dan sentuhan hati,” imbuhnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, dalam pemaparannya menyambut baik komitmen Bunda PAUD.
Ia menyampaikan bahwa penguatan layanan PAUD selaras dengan visi Kota Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.
“‘Unggul’ berarti pendidik yang kompeten dan kurikulum yang relevan. ‘Inklusif’ berarti layanan untuk semua tanpa diskriminasi. ‘Aman’ menjamin perlindungan dari kekerasan. Dan ‘berkelanjutan’ memastikan kesinambungan program,” jelasnya.
Ia berharap Raker Pokja ini mampu melahirkan ide-ide baru yang relevan dengan tantangan era digital, di mana anak-anak tumbuh dalam dunia yang sangat berbeda dibanding generasi sebelumnya.
Ketua Pokja Bunda PAUD Kota Makassar, Titin Florentina Purwasetiawatik, dalam sesi presentasi menyampaikan bahwa Pokja memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan nasional, khususnya implementasi PAUD Holistik Integratif dan program Wajib Belajar PAUD 1 Tahun sebagai bagian dari Wajib Belajar 13 Tahun.
“Bunda PAUD harus hadir sebagai penggerak, penginspirasi, dan perekat dalam memberikan layanan terbaik bagi anak-anak Makassar. Pendidikan bermutu adalah hak semua anak,” ujar Titin.
Raker kemudian dilanjutkan dengan pemaparan rencana kerja tahunan, penjadwalan program strategis, serta diskusi antar bidang untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
Melalui forum ini, Bunda PAUD Kota Makassar optimistis bahwa layanan pendidikan anak usia dini akan semakin merata, bermutu, dan mampu menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi emas Makassar.
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD terhadap…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Soppeng, Andi Kaswadi Razak, menyatakan kesiapan…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang, Usman Marham, mengajak seluruh kader…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Kota Makassar menertibkan sebanyak 178 lapak pedagang kaki lima (PKL) yang…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian atas langkah…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyoroti praktik pergeseran atau parsial anggaran yang dinilai…
This website uses cookies.