Makassar, Trotoar.id — Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan resmi memperkenalkan Saoraja, sebuah inovasi digital berupa portal layanan publik ketenagakerjaan dan transmigrasi yang dirancang untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan efisiensi pelayanan masyarakat.
Inovasi ini dipaparkan langsung oleh Kepala Disnakertrans Sulsel, Jayadi Nas, dalam acara Coffee Morning bersama insan pers yang digelar di Kantor Disnakertrans Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Kamis (3/7/2025).
“Saoraja adalah rumah besar layanan data dan informasi publik ketenagakerjaan. Ini adalah jawaban atas kebutuhan keterbukaan dan akses cepat informasi oleh masyarakat,” ujar Jayadi.
Baca Juga :
Nama “Saoraja” diambil dari bahasa Bugis yang berarti “rumah besar”, yang dulunya menjadi simbol tempat tinggal para bangsawan.
Filosofi ini kini diadopsi sebagai portal digital publik terintegrasi yang memuat informasi seputar ketenagakerjaan dan transmigrasi di Sulawesi Selatan.
Platform ini dapat diakses melalui saoraja.sulselprov.go.id, dan telah masuk dalam kompetisi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang digelar oleh KemenPAN-RB.
Tak hanya menyediakan data sektoral dan informasi kebijakan, Saoraja juga dilengkapi fitur aksesibilitas untuk disabilitas, seperti mode disleksia, kontras tinggi, dan pembaca layar.
“Kami ingin menjamin bahwa semua warga, termasuk penyandang disabilitas, bisa mengakses informasi secara adil,” tambah Jayadi.
Dalam kesempatan itu, Jayadi juga memaparkan beberapa isu aktual ketenagakerjaan, termasuk nasib pekerja migran Indonesia (PMI) asal Sulsel di kawasan Timur Tengah.
Ia mengonfirmasi bahwa Sulsel merupakan provinsi pengirim PMI terbesar kedua ke kawasan tersebut.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), agar pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah tetap dalam koridor aman dan legal,” katanya.
Terkait isu konflik Timur Tengah, Jayadi memastikan tidak ada warga Sulsel yang ikut dievakuasi dari Iran, meski sebelumnya 97 WNI dipulangkan ke tanah air akibat eskalasi konflik di kawasan tersebut.
Jayadi juga menyampaikan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, 29 WNI asal Sulsel dideportasi dari Malaysia karena pelanggaran izin kerja dan dokumen legal.
Disnakertrans Sulsel secara aktif membantu proses pemulangan dan penanganan sosial para pekerja tersebut.
“Kami bahkan menjemput langsung beberapa di antaranya, termasuk seorang ibu dengan bayi berusia 10 hari yang terkena sweeping,” ungkap Jayadi.
Sebagai bagian dari strategi pengurangan pengangguran dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, Disnakertrans Sulsel secara rutin menggelar job fair dan pelatihan kerja.
Salah satu agenda terdekat akan digelar di Parepare, 27–28 Juli 2025, diikuti oleh 25 perusahaan nasional seperti PT IMIP, Pertamina, dan BRI.
“Pada pelaksanaan sebelumnya, lebih dari 200 pencari kerja berhasil direkrut. Kami berharap jumlah ini terus meningkat,” kata Jayadi.
Selain itu, program pelatihan keterampilan juga terus didorong, menyasar kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Disnakertrans juga memfasilitasi pelatihan berbasis kebutuhan industri.
Dalam enam bulan terakhir, Disnakertrans Sulsel mencatat sebanyak 700 pekerja terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Untuk merespons hal ini, pemerintah membentuk Satgas PHK yang fokus menangani dampak pemecatan dan membantu penyaluran ulang tenaga kerja yang terdampak.
“Kami terus memonitor dan melakukan pendampingan, termasuk penempatan kembali atau pelatihan bagi yang dirumahkan,” jelas Jayadi.
Komentar