Makassar, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan dukungan penuhnya terhadap Gerakan Tertib Bahasa Indonesia yang digagas oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan.
Dukungan ini diwujudkan melalui pembentukan Tim Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik, yang akan segera dibentuk di Kota Makassar.
Pernyataan tersebut disampaikan Munafri saat menerima audiensi dari Kepala Badan Bahasa Sulsel, Toha Machsum, di Balai Kota Makassar, pada Selasa (8 Juli 2025).
“Saya tentu mendukung langkah ini. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik adalah bagian dari identitas bangsa yang perlu kita jaga bersama,” tegas Munafri.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas penyusunan tim kerja lintas sektor yang bertugas mengawasi dan memastikan penggunaan bahasa Indonesia sesuai kaidah dalam berbagai aspek, mulai dari dokumen resmi pemerintahan hingga informasi publik seperti papan nama jalan, reklame, hingga media komunikasi layanan publik lainnya.
Tim ini nantinya akan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, dan melibatkan unsur dari Dinas Pendidikan, serta instansi teknis lain yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Kepala Badan Bahasa Sulsel, Toha Machsum, menjelaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan implementasi dari Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengutamaan Bahasa Negara.
“Tahun ini kami akan mulai penyusunan tim kerja. Kami akan segera koordinasi dengan Sekda, Asisten Pemerintahan, dan Kadis Pendidikan untuk merealisasikan hal ini,” ujarnya.
Toha menambahkan, program ini akan melibatkan berbagai kegiatan teknis seperti pendampingan penggunaan bahasa, sosialisasi ke instansi pemerintahan, dan evaluasi tahunan untuk memastikan standar penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar benar-benar dijalankan.
“Jika dalam evaluasi ditemukan praktik yang baik dan signifikan, kami akan memberikan penghargaan kepada instansi atau pihak yang berkomitmen dalam penggunaan bahasa negara,” kata Toha.
Program pengawasan bahasa ini juga diharapkan menjadi pilot project atau percontohan di tingkat nasional bagi kota-kota lain dalam menegakkan ketertiban berbahasa di ruang publik.
Munafri menyambut baik harapan tersebut dan menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Makassar untuk menjadi bagian dari gerakan nasional menjaga martabat bahasa Indonesia.
“Ini bukan hanya soal bahasa, tapi juga soal identitas nasional. Kita harus menjadi teladan bagi generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar,” ujar Munafri.
Tim kerja ini direncanakan memiliki masa tugas selama lima tahun, dengan evaluasi rutin setiap akhir tahun untuk mengukur efektivitas program dan dampaknya terhadap kesadaran berbahasa di kalangan masyarakat dan instansi pemerintah.
Komentar