Jakarta, Trotoar.id – Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, tampil dengan semangat progresif di panggung nasional dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah, Municipal Bond” yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada Jumat (11/7/2025).
FGD yang berlangsung di Ruang Rapat Sriwijaya, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, para kepala daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan dan keuangan.
Dalam kesempatan tersebut, Syaharuddin memaparkan potensi strategis Kabupaten Sidrap sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Ia menyebutkan bahwa produksi pertanian daerahnya mengalami pertumbuhan signifikan, dengan target ambisius satu juta ton gabah per tahun.
“Dulu kami hanya bisa panen dua kali setahun, sekarang sudah bisa tiga kali. Kami gaspol untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional,” tegas Syaharuddin.
Ia menegaskan bahwa peningkatan produktivitas pertanian ini harus ditopang dengan infrastruktur yang kuat serta sistem pembiayaan pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan.
Syaharuddin mengapresiasi DPD RI atas inisiasi FGD yang membuka cakrawala baru bagi daerah dalam menjajaki alternatif pembiayaan non-konvensional, termasuk skema obligasi daerah atau municipal bond.
Menurutnya, skema ini menjadi opsi yang relevan dan strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan publik tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ini langkah konkret agar daerah tidak hanya mengandalkan APBD dan APBN. Municipal bond harus segera masuk ke tahap implementasi,” ujarnya.
Partisipasi aktif Syaharuddin dalam forum nasional ini menjadi sinyal kuat bahwa Sidrap ingin mengambil peran lebih besar dalam peta pembangunan nasional.
Daerah yang dikenal sebagai sentra pertanian ini dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi contoh pelaksanaan pembiayaan inovatif melalui obligasi daerah.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong reformasi kebijakan di tingkat daerah guna memastikan program-program strategis pembangunan bisa terealisasi lebih cepat dan merata.
“Sidrap tidak boleh tertinggal. Kami siap menjajaki segala bentuk alternatif yang legal, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, dalam sambutannya menyampaikan bahwa FGD ini merupakan bagian dari upaya DPD untuk mendorong kemandirian fiskal daerah melalui instrumen-instrumen yang tersedia secara legal dan potensial, termasuk obligasi daerah.
Pelaksanaan FGD ini diharapkan dapat memicu daerah-daerah di Indonesia untuk berani mengambil langkah terobosan dalam pembiayaan pembangunan, dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang akuntabel dan transparan.
Komentar