Makassar, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui penguatan sistem keterbukaan informasi publik.
Langkah ini ditandai dengan digelarnya sosialisasi Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), bertempat di Makassar Government Center (MGC), Rabu (16/7/2025).
Kegiatan ini melibatkan jajaran PPID utama dari Dinas Kominfo serta admin PPID dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Sosialisasi bertujuan memperkuat pemahaman teknis mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Sosialisasi dibuka oleh Staf Ahli Wali Kota Makassar Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Akhmad Namsum, yang hadir mewakili Wali Kota Munafri Arifuddin. Dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan tanggung jawab moral dan legal dari penyelenggara negara kepada masyarakat.
“PPID harus mampu mengklasifikasi informasi dengan tepat, memberikan layanan sesuai standar, dan memahami prosedur penyelesaian sengketa informasi. Ini bagian dari akuntabilitas publik,” tegas Akhmad.
Ia juga menyampaikan optimisme bahwa dengan penguatan peran PPID, Makassar akan mampu naik peringkat dari status “Menuju Informatif” menjadi “Informatif” dalam indeks keterbukaan informasi publik nasional.
“Pembenahan ini kami dukung dengan digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas aparatur, hingga infrastruktur teknologi informasi yang terus dibenahi,” tambahnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Abdul Rasyid, konsultan hukum Pemkot Makassar, yang memaparkan jalur penyelesaian sengketa informasi mulai dari keberatan administratif hingga proses ajudikasi di Komisi Informasi.
Penjelasan ini penting sebagai acuan jika terjadi perselisihan antara badan publik dan pemohon informasi.
Sebagai penguatan praktis, sosialisasi juga menghadirkan Khaerul Mannan, praktisi dari Komisi Informasi, yang mengulas aspek teknis dalam pengelolaan informasi publik, termasuk praktik terbaik (best practices) dari berbagai daerah yang telah berhasil mencapai status kota informatif.
Sementara itu, Abdullah, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Makassar, menyampaikan bahwa masih tingginya angka sengketa informasi menjadi indikator penting yang patut dicermati.
“Sepanjang 2025, tercatat 15 kasus sengketa informasi. Sebanyak 10 kasus berhasil diselesaikan lewat mediasi, sementara 4 kasus lainnya berlanjut ke tahap pembuktian,” jelas Abdullah.
Ia menambahkan bahwa tingginya angka tersebut mencerminkan dua sisi penting: meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi, sekaligus tantangan bagi PPID untuk terus meningkatkan literasi informasi dan profesionalisme dalam pelayanan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Makassar berharap seluruh OPD mampu meningkatkan responsivitas, akurasi, dan akuntabilitas dalam menyajikan informasi publik.
Dengan demikian, keterbukaan bukan hanya menjadi slogan, tetapi bagian dari budaya birokrasi.
“Kami ingin menciptakan pelayanan informasi publik yang mudah diakses, terpercaya, dan mampu membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,” ujar Abdullah.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari agenda strategis Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan Makassar sebagai Kota Informatif, sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Komentar