Makassar, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Pernyataan ini disampaikan saat membuka kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, yang digelar di Hotel Novotel Grand Shayla Makassar, Rabu (16/7/2025).
Dalam arahannya, Munafri yang akrab disapa Appi, memberikan peringatan keras kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk serius menindaklanjuti setiap temuan dari Inspektorat.
Ia menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan efek jera dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
“Saya meminta Inspektorat menelusuri akar permasalahan dari setiap pelanggaran. Efek jera harus ditegakkan agar menjadi contoh bagi generasi penerus,” ujar Munafri.
Munafri menyampaikan bahwa banyak persoalan yang muncul saat ini merupakan “sampah administratif” yang menumpuk akibat tidak adanya perbaikan sistem sejak awal.
Ia menyatakan, tanpa pembenahan dari hulu ke hilir, reformasi tata kelola hanya akan menjadi wacana kosong.
“Seluruh persoalan ini bisa kita atasi sejak dini jika kita mau mulai dari sekarang. Saya tahu ini tidak mudah, tapi kalau tidak dimulai, kita tidak akan pernah keluar dari kondisi ini,” katanya.
Munafri juga menegaskan bahwa dirinya akan memantau langsung pengelolaan keuangan daerah, serta meminta laporan rutin dari Inspektorat setiap dua minggu.
“Tugas besar ada di Inspektur. Jika sifatnya administratif, kita luruskan dengan baik. Tapi jika merugikan negara, tidak akan ada kata maaf,” tegasnya.
Munafri juga membeberkan bahwa kebijakan rotasi pejabat akan terus dilakukan sebagai bagian dari strategi penyegaran organisasi dan pencarian potensi tersembunyi dalam tubuh birokrasi.
“Saya sengaja merotasi. Yang di atas turun ke bawah. Kadang justru yang di bawah lebih teknis dan punya kemampuan luar biasa. Kita ingin beri kesempatan kepada semua,” jelasnya.
Salah satu fokus perhatian Munafri adalah pengadaan barang dan jasa, yang menurutnya masih menjadi titik rawan praktik curang.
“Kalau anggarannya kecil, kegiatannya dibesarkan. Tapi kalau anggarannya besar, banyak tangan yang mau campur. Ini yang harus kita cegah bersama-sama,” ujarnya.
Munafri mengingatkan jajarannya untuk tidak mencari celah dalam prosedur dan menegakkan setiap kebijakan berdasarkan regulasi yang berlaku.
“Kalau prosedur memang harus rumit untuk menjaga akuntabilitas, ya harus kita jalani. Jangan dibuat simpel hanya karena asumsi pribadi,” tegasnya.
Lebih jauh, Munafri juga menyoroti pentingnya membangun budaya kerja berbasis nilai-nilai lokal, seperti siri’ (rasa malu) dan kehormatan, yang diyakini bisa memperkuat integritas birokrasi.
“Kita harus keluar dari zona yang tidak sehat. Pemerintahan bukan hanya soal anggaran, tapi soal membangun nilai dan sistem kerja yang bermartabat,” ungkapnya.
Untuk memastikan transformasi tata kelola berjalan merata, Munafri akan melakukan pembenahan hingga ke level unit pelayanan dasar seperti puskesmas dan sekolah.
“Kalau tata kelola berjalan baik, etos kerja kita akan efisien dan profesional. Bukan berlomba-lomba mencari keuntungan dalam setiap kegiatan,” ujarnya.
Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.
Dengan menegakkan disiplin, transparansi, dan rotasi pejabat yang berkala, Appi berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan kota.
“Saya ingin kita semua bisa bekerja dengan bahagia, tanpa tekanan, dan dengan sistem yang bisa dipercaya. Tidak ada tempat untuk kebohongan dan kecurangan,” tutupnya.
Komentar