Bupati Sidrap Dikukuhkan sebagai Wakil Ketua Umum Apkasi Bidang Pangan Periode 2025–2030

Jakarta, Trotoar.id — Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, secara resmi mengukuhkan jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) masa bakti 2025–2030.

Prosesi pengukuhan digelar pada Rabu, 17 Juli 2025 di Auditorium Sahid Hotel, Jakarta.

Dalam kepengurusan baru ini, Bupati Lahat, Sumatera Selatan, Bursah Zarnubi ditetapkan sebagai Ketua Umum Apkasi. Sementara itu, posisi Sekretaris Jenderal diamanahkan kepada Bupati Minahasa Utara, Joune J.E. Ganda. Menariknya, Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), H. Syaharuddin Alrif, S.IP., M.M., dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Apkasi bidang Pangan.

Pengukuhan ini menandai komitmen Apkasi dalam memperkuat peran pemerintah kabupaten sebagai garda terdepan dalam pembangunan daerah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan ketahanan pangan nasional.

Menko Bidang Perekonomian sekaligus tokoh nasional, Zulkifli Hasan, turut hadir dan memberikan sambutan pada acara pelantikan.

Dalam pidatonya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, khususnya dalam konteks pembangunan desa dan ketahanan pangan.

“Desa adalah ujung tombak kemajuan bangsa. Pembangunan harus dimulai dari bawah, dan Apkasi memiliki peran vital dalam menjembatani kebutuhan masyarakat daerah,” ujar Zulkifli Hasan.

Lebih lanjut, ia menyoroti peran strategis para kepala daerah dalam menyukseskan program nasional, terutama dalam sektor pangan yang kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Diketahui, Apkasi merupakan wadah kerja sama antar pemerintah kabupaten seluruh Indonesia yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan kepentingan daerah, mendorong percepatan pembangunan, serta menjalin sinergi yang konstruktif dengan pemerintah pusat dan stakeholder lainnya.

Dengan formasi kepengurusan yang baru, diharapkan Apkasi semakin solid dalam menjalankan program-program strategis, termasuk peningkatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur desa, dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.