Makassar, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar bersama PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) menggelar pertemuan strategis untuk membahas percepatan pembangunan Jembatan Barombong, Jumat (18/7/2025).
Pertemuan ini berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota Makassar dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Munafri Arifuddin.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkufly Nanda, Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, para kepala dinas terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Penataan Ruang, serta perwakilan dari Dinas Pertanahan. Dari pihak GMTD hadir Direktur Cleaning, Zainal Abidin.
Wali Kota Munafri mengatakan bahwa Pemkot ingin memastikan semua proses pembangunan berjalan transparan dan terkoordinasi, khususnya terkait rencana pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Makassar bagian selatan.
“Hari ini kami mendengarkan secara langsung pemaparan rencana dari GMTD. Kami ingin semua informasi tersampaikan dengan jelas, terbuka, dan transparan,” tegas Munafri.
Salah satu fokus utama dalam pembahasan adalah percepatan pembangunan Jembatan Barombong, yang dinilai strategis untuk mengurai kemacetan serta membuka akses antara Makassar dan Takalar.
“Terkait Jembatan Barombong, kami sudah berkoordinasi dengan Gubernur Sulsel. Pemkot Makassar akan memfasilitasi pembebasan lahannya, sementara pembangunan fisiknya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi,” jelas Munafri.
Namun, Munafri menekankan pentingnya kepastian status kepemilikan lahan di kedua sisi jembatan agar proyek ini dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
“Kami siap bantu pembebasan lahan, tapi harus jelas siapa pemilik lahannya, baik di sisi Makassar maupun Takalar. Tanpa kejelasan ini, proyek bisa terhambat,” katanya.
Ia pun mendorong GMTD, sebagai salah satu pemilik lahan di kawasan tersebut, untuk aktif berkolaborasi dalam penyelesaian persoalan lahan demi kelancaran pembangunan.
“Kalau lahan tidak tuntas, kita bisa mandek di tengah jalan. Bentangannya panjang. Saya minta semua pihak terlibat menyelesaikan agar Pemprov bisa segera membangun,” tegasnya.
Dalam pertemuan ini, Munafri juga menegaskan komitmen Pemkot Makassar dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, terbuka, dan bebas dari praktik birokrasi berbelit.
“Kami ingin semua perizinan dilakukan secara resmi melalui sistem satu pintu yang cepat dan akuntabel. Tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan proses ini untuk keuntungan pribadi,” ujar Munafri.
Ia menyebut bahwa Pemkot Makassar sangat terbuka terhadap investasi yang berdampak pada peningkatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan. Namun, semua investor harus mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Pembangunan bukan hanya soal fisik, tapi juga menyentuh kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kolaborasi dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci,” imbuhnya.
Menanggapi arahan Wali Kota, perwakilan PT GMTD, Zainal Abidin, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menjalankan sejumlah proyek besar yang saat ini masih dalam tahap persiapan.
Ia mengaku siap mempresentasikan secara langsung seluruh rencana pembangunan kepada Wali Kota dan jajaran Pemkot.
“Kami memaparkan beberapa proyek besar yang sedang diproses. Meski laporan resminya masih di tingkat Provinsi, kami optimis semuanya akan terintegrasi dan mendukung pembangunan kawasan selatan Makassar,” jelas Zainal.
Zainal juga berharap sinergi antara GMTD dan Pemkot Makassar terus diperkuat guna memastikan setiap rencana pengembangan berjalan sesuai arah pembangunan kota.
Komentar