MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, mendampingi Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Dr. Yassierli, dalam kunjungan kerja monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2025 di Kantor Pos Cabang Utama Makassar, Jalan Slamet Riyadi, Sabtu (26/7/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, untuk memastikan penyaluran BSU 2025 berjalan transparan, tepat waktu, dan tepat sasaran, khususnya bagi para pekerja berpenghasilan rendah yang terdampak kondisi ekonomi nasional.
Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Dr. Yassierli, menegaskan bahwa BSU 2025 merupakan program prioritas nasional hasil arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2025.
“Kami datang ke Makassar untuk memastikan BSU disalurkan langsung kepada yang berhak. Ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja,” ujar Menaker.
Ia menjelaskan, BSU 2025 diberikan kepada pekerja yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dengan skema pencairan melalui bank milik negara atau PT Pos Indonesia, khusus bagi penerima yang belum memiliki rekening. Bantuan sebesar Rp600.000 diberikan untuk periode dua bulan (Juni–Juli 2025).
“Data penerima diverifikasi secara ketat dan dapat diaudit. Total penerima secara nasional mencapai hampir 16 juta pekerja,” tambahnya.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengapresiasi penyaluran BSU yang dilaksanakan PT Pos Indonesia.
Ia menyebut program ini sebagai langkah strategis menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan sosial ekonomi di daerah.
“BSU bukan sekadar bantuan sementara. Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para pekerja rentan. Kami di Pemkot Makassar siap mengawal penyaluran agar tepat sasaran,” tegas Munafri.
Senada, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyebut tingkat keberhasilan penyaluran BSU di Makassar sudah mencapai 90,30 persen—sebuah bukti sinergi yang kuat antara pusat dan daerah.
“Ini bukti nyata komitmen pemerintah pusat dan daerah terhadap kesejahteraan pekerja. Kami akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” ujar Aliyah.
Ia menambahkan, para pekerja adalah tulang punggung keluarga dan ekonomi daerah, sehingga BSU menjadi langkah tepat dalam menjaga semangat dan produktivitas mereka.
Komentar