Makassar, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar menegaskan tidak ada ruang bagi “pegawai siluman” dalam proses rekrutmen tenaga honorer kategori R4.
Semua data akan disisir ketat, diverifikasi, dan dipastikan bebas dari manipulasi demi menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan tegas menyatakan bahwa rekrutmen R4 akan dilakukan sesuai aturan nasional dan tanpa intervensi pihak manapun.
“Tidak boleh ada nama muncul entah dari mana. Kalau orangnya tidak ada, namanya harus dicoret. Yang berhak akan duduk di tempatnya, yang tidak layak tidak boleh memaksakan diri,” tegas Munafri saat menerima audiensi Aliansi Tenaga Honorer Non Database BKN R4 Kota Makassar di Balai Kota, Selasa (12/8/2025).
Kategori R4 adalah tenaga honorer yang belum masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga sebelumnya tak punya jalur resmi ke ASN.
Melalui jalur PPPK Paruh Waktu, mereka kini punya peluang jika diusulkan oleh instansi.
Pemkot Makassar memastikan setiap nama yang diusulkan akan melewati proses verifikasi berlapis, melibatkan BKPSDMD, Inspektorat, dan koordinasi lintas SKPD.
“Ini soal integritas. Data harus benar-benar valid agar publik percaya bahwa proses ini adil dan transparan,” ujar Munafri.
Plt. Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Thamrin, menjelaskan bahwa pendataan tenaga honorer kategori R2, R3, dan R4 telah memasuki tahap pengusulan formasi ke Kemenpan-RB.
R2 dan R3: Honorer yang masuk database BKN dan memenuhi syarat menjadi PPPK.
R4: Memenuhi syarat tetapi belum masuk database BKN.
Proses ini diawali dengan verifikasi keaktifan kerja, pencoretan bagi yang sudah tidak bekerja, meninggal dunia, atau berkinerja buruk.
Kepala Inspektorat Makassar, A. Asma Zulistia Ekayanti, memaparkan tiga prioritas utama PPPK paruh waktu:
- Pegawai non-ASN dalam database BKN yang pernah ikut seleksi CPNS/PPPK tetapi belum lolos.
- Non-ASN di luar database BKN yang aktif bekerja minimal dua tahun berturut-turut.
- Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tercatat di pangkalan data kelulusan.
Asma menegaskan, semua proses harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah agar tidak membebani APBD.
“Jangan sampai ada lonjakan biaya gaji PPPK paruh waktu yang tidak terkendali. Kita ingin formasi tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil,” ujarnya.
Munafri menutup dengan pesan bahwa membersihkan data dan menjaga integritas rekrutmen adalah bentuk tanggung jawab moral sekaligus administrasi.
“Makassar tidak boleh memberi ruang bagi pegawai fiktif. Semua harus sesuai aturan, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya.
Dengan langkah ini, Pemkot Makassar berharap rekrutmen honorer R4 menjadi contoh proses seleksi yang bersih, transparan, dan akuntabel di Indonesia
Komentar