MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengeluarkan ultimatum tegas kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hingga para camat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempercepat serapan anggaran.
Peringatan ini disampaikan Munafri saat membuka Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Balai Kota Makassar, Rabu (13/8/2025).
“Monitoring dan evaluasi bukan hanya soal anggaran, tetapi juga hasil dan dampaknya. Serapan bukan berarti kinerja, karena kinerja harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegas Munafri.
Munafri mengungkapkan, selama enam bulan pertama masa kepemimpinannya sejak dilantik 20 Februari 2025, ia memberi waktu bagi setiap SKPD membuktikan kinerja tanpa intervensi langsung.
Namun, memasuki paruh kedua tahun ini, ia akan “head to head” dengan seluruh pimpinan OPD.
Ia menegaskan bahwa SDM adalah kunci keberhasilan organisasi. Karena itu, peran para asisten wali kota akan diperkuat, didukung tenaga ahli untuk memantau dan membantu efektivitas kerja di tiap SKPD.
“Saya ingin strong leadership di setiap wilayah, pola komunikasi yang solid, dan program yang jelas manfaatnya. Tahun depan semua harus on progress sejak awal,” ujarnya.
Berdasarkan laporan Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Bappeda Kota Makassar, Fajar Hidayat, per 30 Juli 2025 belanja daerah baru terserap Rp1,4 triliun dari total Rp5,7 triliun atau sekitar 25 persen.
Untuk pendapatan daerah, capaian baru sebesar Rp830 miliar atau 33 persen dari target Rp2,4 triliun. Sementara pendapatan transfer terealisasi Rp1,3 triliun dari target Rp2,9 triliun.
“Total pendapatan dan transfer yang dibukukan mencapai Rp4,46 triliun. Monev ini untuk memotret capaian sekaligus hambatan agar perencanaan ke depan lebih efektif,” jelas Fajar.
Munafri mengingatkan, capaian serapan anggaran tidak boleh berhenti pada angka, tetapi harus berujung pada manfaat nyata.
Ia juga meminta kepala dinas membangun komunikasi dua arah dengan staf agar alur kerja lancar.
“Kalau di bawahnya tidak jalan, di atasnya akan mandek. Data kinerja jangan hanya jadi laporan formalitas, tapi jadi dasar pengambilan keputusan,” tegasnya.
Munafri memerintahkan Sekretaris Daerah mulai bulan depan mengelompokkan SKPD untuk pertemuan langsung dengannya.
Program strategis dan berdampak langsung pada masyarakat wajib dibahas bersama demi menjaga ritme pembangunan kota.
“Jangan bergerak sendiri-sendiri. Kita butuh kolaborasi untuk harmoni, agar pembangunan berjalan sesuai jalur dan berdampak nyata bagi warga,” pungkasnya.
Komentar