MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hingga camat terkait capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan serapan anggaran yang dinilai belum maksimal.
Peringatan ini disampaikan Munafri saat membuka Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Balai Kota Makassar, Rabu (13/8/2025).
“Jangan ada kesan program milik sendiri. Kita semua bekerja untuk satu tujuan demi kemajuan Kota Makassar,” tegas Munafri.
Berdasarkan laporan, delapan OPD tercatat memiliki serapan anggaran rendah atau di bawah 17 persen. Sebanyak 22 OPD berada di kategori menengah (17–33 persen) dan 21 OPD masuk kategori tinggi di atas 33 persen.
Munafri meminta OPD dengan serapan rendah segera melakukan percepatan realisasi, tetapi tetap menjunjung prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap aturan.
“Jangan kejar target tapi lupa hukum. Semua harus sesuai prosedur,” pesannya.
Menurut Munafri, perencanaan yang matang sejak awal tahun akan membantu OPD menentukan prioritas kerja dan memastikan arah program lebih jelas.
Ia juga menginstruksikan agar program prioritas dilaporkan secara berkala langsung kepadanya, termasuk kendala teknis dan nonteknis yang dihadapi.
“Tidak boleh ada program prioritas yang mandek hanya karena miskomunikasi,” ujarnya.
Munafri menambahkan, tantangan Makassar saat ini cukup kompleks, mulai dari pertumbuhan penduduk, tekanan terhadap ruang kota, kebutuhan infrastruktur inklusif, meningkatnya permintaan layanan publik, hingga urgensi penciptaan lapangan kerja baru.
“Semua dinas harus bergerak bersama agar pelayanan publik benar-benar prima,” katanya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Muh. Dakhlan, juga mengingatkan pentingnya menjaga target realisasi belanja tahun ini.
Hingga 13 Agustus 2025, belanja daerah baru mencapai 31 persen, turun dari 35 persen pada periode yang sama tahun lalu.
“Target kita tahun ini minimal 85 persen, sama seperti capaian dua tahun lalu,” tegas Dakhlan.
Ia mengusulkan agar kegiatan yang sudah tidak mungkin dilaksanakan tidak lagi dicantumkan di APBD, karena hanya akan menurunkan capaian realisasi belanja dan berpotensi menjadi sorotan Kementerian Dalam Negeri.
“Tiga tahun terakhir kita belum pernah mencapai 90 persen realisasi. Saat asistensi anggaran perubahan, izinkan kami memotong kegiatan yang sudah tidak bisa dijalankan,” tambahnya.
Dakhlan mengungkapkan, pembahasan APBD Perubahan 2025 kemungkinan dimulai pada Minggu atau Selasa pekan depan.
Ia meminta seluruh OPD hadir penuh dalam setiap tahapan pembahasan untuk memastikan proses berjalan efektif.
Komentar