MAKASSAR, Trotoar.id – Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2025 dengan nilai sekitar Rp5,1 triliun.
Kesepakatan ini ditandai penandatanganan nota kesepahaman dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Makassar, Jumat (22/8/2025), yang dihadiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham.
Wali Kota Munafri menegaskan bahwa APBD Perubahan diarahkan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD.
“Semua saran dan aspirasi akan kami lihat dan jalankan. Karena sifatnya rekomendasi, tentu akan kita tindaklanjuti demi arah pembangunan,” ujarnya.
Munafri menyebut salah satu usulan yang dibahas adalah pembentukan Pusat Promosi dan Pemasaran (PPM).
Menurutnya, pembentukan lembaga baru dimungkinkan selama memenuhi regulasi yang berlaku.
Selain itu, ia menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk program unggulan seperti aplikasi layanan publik Lontara Plus, sektor pendidikan, hingga evaluasi kinerja SKPD secara berjenjang.
“Pasti ada yang kinerjanya di atas rata-rata, ada juga yang di bawah. Itu akan kita evaluasi, termasuk melalui lelang jabatan eselon II yang berbasis kinerja,” tegasnya.
Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menyebut, perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan instrumen strategis menjawab kebutuhan masyarakat.
“Perubahan APBD ini harus menjadi instrumen strategis untuk mendukung keberlanjutan program pembangunan kota,” ujar Aliyah.
Ia menambahkan, sinergi Pemkot–DPRD memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat Makassar.
Melalui juru bicaranya, Ray Suryadi Arsyad, Badan Anggaran DPRD Kota Makassar menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rekomendasi diarahkan pada penguatan pelayanan publik di berbagai sektor, di antaranya:
Satpol PP: tambahan personel hingga 200 orang, pengadaan perlengkapan, dan peningkatan koordinasi ketertiban umum.
Diskominfo: penguatan sistem analitik kamera, jaringan, dan pelatihan SDM.
Disdukcapil: pengadaan server baru serta pelatihan teknisi.
Dinas Pendidikan: pengadaan peralatan sekolah, sosialisasi PPG, serta peningkatan kapasitas pegawai.
Dinas Kesehatan & RSUD: peningkatan kapasitas tenaga medis, operasional ambulans gratis, dan kebutuhan operasional rumah sakit.
Dishub: tambahan perlengkapan dasar dan fasilitas kantor.
DLH & Kecamatan: program pengolahan sampah, perawatan armada, dan sarana pendukung.
BPBD: penguatan material tanggap darurat bencana.
DP3A: sosialisasi anti-bullying, penguatan shelter, dan logistik pendukung.
Damkar: penambahan posko di Biringkanaya dan Tamalanrea.
Dinas Kebudayaan: dukungan Hari Kebudayaan Nasional (17 Oktober) dan Hari Jadi Makassar (9 November).
Kesra: verifikasi bantuan rumah ibadah dan lembaga sosial keagamaan.
Ray menegaskan, rekomendasi DPRD disusun berdasarkan hasil reses, musrenbang, serta aspirasi masyarakat dengan tetap mengacu pada kemampuan keuangan daerah.
“Prinsipnya, Banggar bersama pemerintah kota ingin memastikan setiap anggaran berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Ray.
Komentar