MAKASSAR, Trotoar.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustikah Ilham kembali menuai sorotan positif.
Kali ini, apresiasi datang langsung dari dua menteri Kabinet Prabowo–Gibran yang menilai Makassar berhasil menghadirkan layanan publik cepat, modern, dan pro rakyat kecil.
Kedua pejabat tersebut adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Keduanya melakukan kunjungan kerja ke Makassar Government Center (MGC) pada Kamis (11/9/2025) untuk meninjau langsung kinerja Mal Pelayanan Publik (MPP) yang kini menjadi pusat integrasi layanan warga.
Dalam kunjungan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menilai kepemimpinan Munafri–Aliyah terbukti responsif sejak awal menjabat.
Ia menyoroti kebijakan pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah berjalan sejak 2024.
“Pak Wali dan Ibu Wawali ini bekerja cepat. Hanya dua bulan setelah dilantik Februari lalu, sudah ada Peraturan Wali Kota yang jadi dasar pembebasan biaya layanan. Ini bukti keberpihakan pada rakyat kecil,” ungkap Maruarar.
Ia menambahkan, langkah cepat Pemkot Makassar selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap daerah mempercepat pelayanan, khususnya yang langsung menyentuh masyarakat kecil.
“Sekarang saya beri nilai delapan. Kalau semakin cepat dan makin banyak rakyat terbantu, pasti bisa naik ke sembilan,” tambahnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya inovasi Pemkot Makassar yang mengintegrasikan berbagai layanan strategis ke dalam MPP, termasuk PBG dan BPHTB.
“Saya memberikan apresiasi kepada Pak Wali Kota dan Ibu Wawali yang sudah memasukkan PBG dan BPHTB di Mal Pelayanan Publik ini. Outlet ini sangat penting, karena masyarakat butuh akses cepat untuk urusan bangunan dan tanah,” jelas Tito.
Menurutnya, MPP Makassar sudah menjadi model pelayanan ideal karena seluruh kebutuhan masyarakat bisa diurus di satu lokasi. Mulai dari KTP, SKCK, hingga sertifikat pertanahan, semua tersedia dalam satu gedung.
“Dengan cara ini, rakyat tidak perlu berputar-putar. Semua lebih sederhana, lebih cepat, dan tentu menolong rakyat kecil,” Jelansya
Mendagri menegaskan, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, masih banyak daerah yang belum menghadirkan Mal Pelayanan Publik.
Karena itu, Kemendagri akan mendorong pemerintah daerah meniru konsep integrasi layanan seperti yang dijalankan Makassar.
“Saya ingin agar semua daerah mencontoh Makassar. Bagi yang sudah punya MPP, masukkan layanan PBG dan BPHTB. Bagi yang belum, segera bangun. Tujuannya supaya rakyat makin mudah dilayani,” tandas Tito.
Selain MPP, Tito dan Maruarar juga meninjau Dasbor Command Center Pemkot Makassar di lantai 7. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat kendali data, pengaduan warga, dan laporan kedaruratan yang dipantau real time oleh tim pemerintah kota.
Menanggapi apresiasi tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan pemerintah pusat.
“Kehadiran Pak Mendagri dan Pak Menteri PKP memberi motivasi sekaligus dukungan nyata untuk memperkuat pelayanan publik di Makassar. Sinergi pusat dan daerah sangat penting agar program pro rakyat bisa cepat sampai ke masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Aliyah Mustikah Ilham menegaskan bahwa Pemkot Makassar akan terus memperluas layanan publik terintegrasi di MPP.
“Melalui MGC, kami ingin memastikan layanan publik semakin mudah, transparan, dan cepat diakses. PBG dan BPHTB gratis bagi MBR adalah bentuk nyata keberpihakan kami,” ungkap Aliyah.
Ia menambahkan, inovasi layanan ini akan terus ditingkatkan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap daerah hadir sebagai garda terdepan pelayanan rakyat.
“Kami percaya, semakin transparan pelayanan publik, semakin besar pula kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” tutupnya.
Komentar