SIDRAP, TROTOAR.ID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat koordinasi lintas daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Hal itu terlihat saat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Zona 3 Sulsel yang meliputi enam daerah: Sidrap, Parepare, Pinrang, Barru, Pangkep, dan Enrekang.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Sidrap, Selasa (16/9/2025), dirangkaikan dengan Capacity Building TPID Sulsel.
Agenda ini terselenggara berkat sinergi Bank Indonesia Perwakilan Sulsel dan Pemprov Sulsel, sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan dukungan kota-kota penyangga pasokan pangan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2025, Sulsel mencatat inflasi bulanan sebesar 0,04 persen (month to month/mtm).
Kenaikan harga beras menjadi faktor utama pendorong inflasi. Sementara itu, inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tercatat mencapai 5,12 persen secara tahunan (year to date/ytd), melampaui target indikatif 3,33 persen.
Sekda Sulsel Jufri Rahman menegaskan, meski pasokan pangan di Zona 3 relatif terjaga, sejumlah komoditas masih defisit. Karena itu, penguatan distribusi pangan menjadi perhatian utama agar harga tetap terkendali.
“Pesan Ibu Wakil Gubernur agar TPID segera melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak, fokus pada komoditas penyumbang inflasi. Selain itu, perluasan jenis komoditas pada program mandiri benih juga harus dipercepat,” ujar Jufri.
Ia juga mengingatkan Dinas Ketahanan Pangan kabupaten/kota agar rutin memperbarui data neraca pangan, sekaligus mendorong terbentuknya BUMD pangan sebagai off taker hasil panen petani.
Selain itu, penyusunan regulasi penguatan cadangan pangan daerah juga diminta segera dirampungkan.
Dalam forum HLM ini, TPID Zona 3 menyepakati sejumlah strategi pengendalian inflasi dari hulu hingga hilir.
- Di sektor hulu, pemerintah daerah diminta memperluas program listrik masuk sawah, penggunaan bibit unggul, dan pompanisasi agar produksi padi dapat mencapai tiga kali panen dalam setahun.
- Di sektor hilir, BULOG diminta memperbanyak penyaluran beras SPHP, sekaligus menambah distribusi minyak goreng Minyak Kita untuk menjaga keterjangkauan harga di masyarakat.
“Kita berharap seluruh rekomendasi ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota agar inflasi bisa terkendali dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tegas Jufri Rahman.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Wahyu Purnama, dalam kesempatan itu menyoroti sejumlah komoditas penyumbang inflasi hingga Agustus 2025, yakni beras, ikan bolu, ikan layang, ikan cakalang, dan tomat.
Untuk mengantisipasi lonjakan harga, BI merekomendasikan lima quick wins pengendalian inflasi:
- Penyaluran beras SPHP secara masif melalui berbagai kanal distribusi.
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) fokus pada komoditas penyumbang inflasi.
- Perluasan gerakan tanam barito (bawang merah, rica, tomat).
- Optimalisasi cold storage dengan peran aktif BUMD.
- Pemanfaatan mesin D’Ozone untuk memperpanjang masa simpan hortikultura.
Menurut Wahyu, strategi ini penting untuk memperkuat pasokan, melancarkan distribusi, sekaligus menekan tekanan harga pangan di Sulsel.
“Quick wins ini dirancang agar inflasi pangan bisa dikendalikan secara berkelanjutan. Sulsel bukan hanya menjaga kebutuhan dalam daerah, tapi juga memasok pangan ke provinsi lain, termasuk Papua,” jelasnya.
Ia menegaskan, kolaborasi antar-TPID Zona 3 menjadi kunci agar inflasi bisa ditekan secara konsisten sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Dalam sesi akhir HLM, masing-masing kepala daerah atau perwakilan dari Sidrap, Parepare, Pinrang, Barru, Pangkep, dan Enrekang memaparkan program dan langkah strategis yang telah dilakukan untuk menjaga harga pangan di wilayahnya.
Dengan dukungan penuh Pemprov Sulsel dan BI, diharapkan sinergi ini mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta melindungi daya beli masyarakat di Sulawesi Selatan.
Komentar