MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan komitmennya mempercepat transformasi digital pemerintahan.
Hal ini ditandai dengan pembukaan kegiatan Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital oleh Asisten I Bidang Pemerintahan, Andi Bakti Haruni, di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (25/9/2025).
Agenda yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) ini menjadi bagian dari transisi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital 2026, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
Andi Bakti mengungkapkan, indeks kematangan SPBE Pemprov Sulsel dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren positif:
- 2021: 2,05 (cukup)
- 2022: 2,35 (cukup)
- 2023: 3,09 (baik)
- 2024: 3,94 (sangat baik)
“Peningkatan ini bukti komitmen kita mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin modern dan efisien,” tegasnya.
Selain capaian indeks, Pemprov Sulsel juga mempercepat pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh kabupaten/kota. Saat ini progresnya sudah di atas 90 persen, dengan tiga daerah (Pemprov Sulsel, Pemkab Gowa, dan Pemkot Makassar) telah aktif, sementara 22 daerah lainnya dalam tahap finalisasi.
Pemprov turut berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat ketahanan siber sekaligus meminimalisir gangguan pada data maupun layanan publik.
Sekretaris Dinas Kominfo-SP Sulsel, Sultan Rakib, menambahkan bahwa Pemprov siap menyesuaikan diri dengan mekanisme evaluasi SPBE yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Apapun model penilaiannya, kami siap. Kami optimistis indeks SPBE Sulsel akan terus meningkat seiring komitmen dan kolaborasi seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB, Mohammad Averrouce, M.AP, menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi layanan publik sebagai fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Target kita 2045 menjadi ekonomi nomor empat dunia. Itu bisa terwujud bila layanan publik bergerak cepat, investasi berjalan lancar, dan digitalisasi dipercepat,” tandasnya.
Komentar