Makassar, Trotoar.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mempercepat penanganan Tuberkulosis (TBC) di Kota Makassar.
Hal ini disampaikan saat ia mengikuti Rapat Koordinasi Nasional bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin (29/9/2025).
Rakor yang digelar secara virtual dari Balai Kota Makassar itu juga dihadiri Menko PMK Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti, serta perwakilan Badan Gizi Nasional.
Munafri didampingi Sekda Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kadis Kesehatan dr. Nursaidah Sirajuddin, Kadis Pendidikan Achi Soleman, dan Kadis Ketahanan Pangan Nirman Nisman Mungkasa.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya antisipasi kasus keracunan massal pada program MBG yang kini berjalan di berbagai daerah.
Menkes Budi Gunadi turut menegaskan, setiap daerah wajib menjalankan protokol baku penanganan keracunan, mulai dari identifikasi lokasi, jumlah korban, hingga langkah medis cepat dan tepat.
“Sekolah harus memeriksa makanan yang datang. Kalau ada bau, warna, atau tekstur mencurigakan, jangan disajikan. UKS harus segera hubungi puskesmas,” kata Budi.
Ia juga meminta seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Proses penerbitan SLHS kini dipangkas maksimal 13 hari untuk mempercepat pengawasan.
Menindaklanjuti arahan pusat, Wali Kota Munafri menyatakan Pemkot Makassar akan memperketat pengawasan MBG.
Saat ini, program tersebut telah berjalan di 45 lokasi SPPG dengan total penerima manfaat 138.636 orang—terdiri atas 136.645 siswa dan 1.991 masyarakat kategori 3B.
“Semua penyedia makanan wajib memiliki sertifikat higienis. Itu menjadi standar utama agar masyarakat, terutama anak-anak, mendapat asupan bergizi yang aman,” tegas Munafri.
Ia menambahkan, seluruh sekolah penerima program diminta menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan sebelum pelaksanaan.
“Kita tidak boleh lengah, karena kalau terjadi sesuatu risikonya besar,” ujarnya.
Selain MBG, Rakor juga menyoroti penuntasan TBC sebagai agenda nasional bidang kesehatan. Munafri menyebut Pemkot Makassar melibatkan TP PKK dan kader posyandu untuk memperkuat edukasi dan pencegahan di tingkat masyarakat.
“Antisipasi keracunan MBG dan penuntasan TBC harus dijalankan sejalan. Kami siap memperkuat sinergi lintas dinas agar pelayanan gizi dan kesehatan masyarakat tetap terjamin,” ujar Appi, sapaan akrab Munafri.
Menkes Budi juga mendorong daerah memperkuat laboratorium kesehatan dengan fasilitas PCR dan toxicology lab untuk deteksi cepat bakteri maupun zat kimia. “Kalau pakai kultur butuh waktu lama, jadi PCR wajib tersedia,” jelasnya.
Sebagai langkah akhir, pemerintah pusat telah membentuk Gugus Gerak Cepat yang dipimpin Kemendagri untuk memastikan setiap kasus keracunan ditangani secara terkoordinasi.
“Kerja sama seluruh pihak, dari sekolah, puskesmas, hingga pemerintah daerah adalah kunci menjaga keamanan pangan dan kesehatan anak-anak kita,” pungkas Budi.
Komentar