MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar memperketat pengawasan dan penertiban aset daerah.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, resmi menggandeng Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Makassar untuk menyelamatkan aset bermasalah yang selama ini kerap diserobot pihak tak bertanggung jawab.
Keseriusan ini dibahas dalam pertemuan Munafri bersama Kepala ATR/BPN Kota Makassar, Adri Virly Rachman, di Balai Kota Makassar, Jumat (3/10/2025).
Tercatat ada sedikitnya 24 aset milik Pemkot Makassar yang kini berstatus sengketa, mulai dari lahan kosong, bangunan, hingga fasilitas pendidikan.
Kepala BPN Makassar, Adri Virly Rachman, menegaskan pihaknya mendukung penuh langkah Pemkot dalam menata dan mempertahankan aset daerah.
Menurutnya, BPN tidak hanya hadir sebagai mitra administrasi, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memberikan kepastian hukum.
“Komitmen kita jelas, aset pemerintah wajib dipertahankan dalam koridor hukum. Semua harus dilaksanakan dengan koordinasi yang baik tanpa ego sektoral. Intinya kita kolaboratif dengan Pemkot,” ujarnya.
Adri menekankan komunikasi menjadi kunci utama penyelesaian sengketa aset. Ia menilai persoalan sering muncul akibat miskomunikasi atau keterbatasan dokumen kepemilikan.
“Belum tentu yang tertulis di surat bisa langsung kami pahami. Karena itu, komunikasi intensif diperlukan agar solusi yang diambil benar-benar tepat,” jelasnya.
Pemkot dan BPN mencatat berbagai modus penyerobotan aset pemerintah, mulai dari menduduki lahan kosong hingga pemasangan plang kepemilikan sepihak.
Kondisi ini membuat Pemkot memperkuat inventarisasi sekaligus memastikan pengamanan aset.
BPN bahkan membuka kemungkinan menindaklanjuti aspek pidana jika ada indikasi pelanggaran serius.
“Siapapun pelakunya, harus diberikan kepastian hukum. Kalau aset pemerintah, wajib dipertahankan, tentu dengan dasar hukum yang jelas,” tegas Adri.
Dalam pertemuan tersebut, Munafri meminta percepatan penyelamatan aset pendidikan, khususnya tanah sekolah rakyat yang kerap menjadi sasaran klaim. Menurutnya, kejelasan status aset sangat penting agar tidak mengganggu layanan pendidikan maupun pembahasan anggaran daerah.
“Kadang tiba-tiba sekolah didatangi orang dan muncul papan bicara kepemilikan. Ini harus segera kita koordinasikan, jangan sampai mengganggu pelayanan pendidikan,” kata Munafri.
Ia juga menyinggung sejumlah aset yang sudah masuk ranah hukum, termasuk lahan di kawasan Gatot Subroto yang kini dalam proses persidangan dan beririsan dengan klaim ahli waris.
Selain aset pendidikan, Pemkot juga mendorong inventarisasi terhadap aset sitaan kejaksaan maupun aset terbengkalai agar bisa masuk dalam rencana penggunaan anggaran pokok daerah.
“Kami butuh kerja sama konkret dari BPN untuk menuntaskan persoalan ini secara maraton. Jangan sampai aset negara terbengkalai atau diambil alih pihak ketiga,” tegas Munafri.
Kerja sama erat antara Pemkot Makassar dan BPN diharapkan menjadi langkah nyata dalam menertibkan sekaligus melindungi aset daerah. Dengan koordinasi yang baik, Pemkot optimistis seluruh aset bermasalah dapat dipetakan, diklarifikasi status hukumnya, dan segera diamankan demi kepentingan pembangunan kota.
Komentar