Pemkot Makassar Peduli, Langkah Nyata untuk Pahlawan di Garis Terluar

MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menunjukkan kepedulian nyata terhadap para tenaga pengajar dan tenaga kesehatan yang mengabdi di wilayah kepulauan.

Melalui program “Makassar Peduli Kepulauan”, Pemkot resmi memberikan tunjangan khusus bagi mereka yang bertugas di pulau-pulau terluar sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan dedikasi yang luar biasa.

Langkah ini menjadi simbol komitmen bahwa pemerintah hadir untuk para pahlawan di garis terluar, yang setiap hari menantang ombak demi memastikan pendidikan dan layanan kesehatan tetap berjalan.

“Ini adalah kepedulian pemerintah kota. Sudah menjadi kewajiban kami memberikan tunjangan khusus kepada tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau-pulau Makassar,” ujar Wali Kota Munafri Arifuddin, saat peluncuran program tunjangan khusus di Pulau Kodingareng, Senin (6/10/2025).

Pemkot Makassar membagi wilayah kepulauan ke dalam tiga zona berdasarkan jarak dan tingkat kesulitan akses dari daratan utama.

• Zona III (Terluar): Pulau Langkai, Lanjukang, Lumu-Lumu, dan Bone Tambu.
  
  • Tenaga kesehatan: Rp5 juta/bulan (dokter), Rp2,5 juta (perawat/bidan)
  • Guru: Rp2,5 juta/bulan
• Zona II (Tengah): Pulau Kodingareng, Barrang Lompo, Barrang Caddi.
  
  • Tenaga kesehatan: Rp3,5 juta (dokter), Rp2 juta (perawat/bidan)
  • Guru: Rp1,5 juta/bulan
• Zona I (Terdekat): Pulau Lae-Lae dan Lakkang.
  
  • Tenaga kesehatan: Rp2 juta/bulan
  • Guru: Rp700 ribu/bulan

Munafri menegaskan, pembagian zona ini dirancang agar pemberian tunjangan lebih adil dan proporsional, menyesuaikan tantangan yang dihadapi tenaga di setiap wilayah.

“Kita tahu mereka bekerja dalam kondisi yang tidak mudah. Setiap hari menyeberangi laut, menghadapi ombak dan cuaca yang tidak menentu. Ini bentuk perhatian agar mereka tetap semangat menjalankan tugasnya,” jelas Munafri.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, menjelaskan bahwa saat ini terdapat dua Puskesmas utama di wilayah kepulauan, yakni Barrang Lompo dan Kodingareng, dengan total 68 tenaga kesehatan yang melayani masyarakat di sana.

“Di Barrang Lompo ada 45 tenaga kesehatan, di Kodingareng 23 orang. Totalnya 68 tenaga kesehatan yang bertugas di kepulauan,” ungkap Nursaidah.

Ia menambahkan, tunjangan diberikan setiap bulan dan dibiayai penuh oleh APBD Kota Makassar, sebagai tambahan di luar gaji pokok.

“Kenapa tenaga kesehatan mendapat tunjangan lebih tinggi? Karena mereka bekerja 24 jam. Mereka sering menghadapi kondisi darurat di malam hari dan harus melakukan rujukan di tengah laut,” jelasnya.

Dari delapan pulau yang menjadi wilayah kerja Dinas Kesehatan Makassar, enam pulau sudah memiliki layanan Puskesmas atau Poskesdes, sementara dua pulau — Lanjukang dan Kodingareng Keke — belum memiliki fasilitas permanen.

“Untuk Lanjukang, rujukan dilakukan ke Puskesmas Laikang. Sementara Kodingareng Keke belum memiliki jalur komunikasi langsung,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menegaskan bahwa kebijakan tunjangan khusus ini juga menyasar para guru dan tenaga kependidikan di seluruh wilayah kepulauan.

“Tunjangan ini dikhususkan bagi tenaga guru dan kependidikan di pulau-pulau. Besarannya disesuaikan dengan jarak dan tingkat kesulitan akses wilayah tugas,” kata Achi.

Pembagian zona tunjangan di sektor pendidikan meliputi:

• Zona III (terluar): Rp2,5 juta per bulan
• Zona II (tengah): Rp1,5 juta per bulan
• Zona I (terdekat): Rp700 ribu per bulan

Menurut Achi, total penerima tunjangan khusus di wilayah kepulauan mencapai 431 orang, terdiri atas 326 guru dan 105 tenaga kependidikan.

“Semakin jauh dan sulit aksesnya, semakin besar tunjangan yang diterima. Ini bentuk apresiasi agar para guru tetap bersemangat mendidik anak-anak kita di pulau,” ujarnya.

Achi juga membeberkan rincian sebaran tenaga pendidik dan kependidikan di kepulauan:

• Zona III (terluar): Pulau Langkai & Lumu-Lumu — 50 guru, 20 tenaga kependidikan
• Zona II (tengah): Kodingareng, Barrang Lompo, Barrang Caddi, Bone Tambu — 211 guru, 60 tenaga kependidikan
• Zona I (terdekat): Lae-Lae & Lakkang — 65 guru, 25 tenaga kependidikan

“Tunjangan ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi bentuk penghargaan terhadap pengabdian. Mereka mendidik generasi bangsa dari wilayah yang jauh, bahkan di tengah keterbatasan,” tutur Achi.

Langkah Pemkot Makassar ini menegaskan semangat pemerintahan Munafri–Aliyah untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang merata hingga ke pulau-pulau terluar.

“Ini adalah bentuk cinta dan perhatian pemerintah kota terhadap mereka yang setiap hari menyeberang gelombang demi memastikan layanan pendidikan dan kesehatan tetap hadir untuk warga pulau,” pungkas Munafri.