Makassar, Trotoar.id — Pemerintah pusat kembali memperkuat kebijakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sebagai bentuk dorongan nyata terhadap pelaku UMKM, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri dan menyaksikan secara simbolis akad massal KUR bagi 800.000 debitur di seluruh Indonesia, dengan nilai penyaluran yang diperkirakan mencapai Rp40 triliun.
Kegiatan tersebut digelar serentak di 38 provinsi dan salah satu titik pelaksanaan dipusatkan di Monumen Mandala, Kota Makassar, pada Selasa, 21 Oktober 2025. Sulawesi Selatan menjadi co-host nasional bersama Bank Sulselbar.
Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga meresmikan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai langkah lanjutan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, H. Andi Eka Prasetia, menyampaikan bahwa pelaksanaan akad massal ini dilakukan secara hybrid, menghubungkan beberapa titik di daerah dengan pusat acara nasional.
“Menteri Koordinator Perekonomian mewakili Presiden RI melakukan penandatanganan simbolis akad massal bagi 800.000 debitur dalam rangka penciptaan lapangan kerja, sekaligus peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) yang diselenggarakan serentak di 38 provinsi,” jelas Andi Eka.
Di Sulawesi Selatan, sebanyak 1.000 pelaku UMKM debitur KUR dihadirkan langsung sebagai bentuk komitmen Pemprov dalam mengakselerasi pembiayaan produktif rakyat.
Pelaksanaan kegiatan ini menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta sejumlah lembaga penyalur, antara lain Bank BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI, dan Pegadaian.
“Kami menghadirkan 1.000 pelaku UMKM debitur KUR di Monumen Mandala. Momentum ini tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga memperkuat jejaring usaha dan sinergi pemerintah dengan sektor keuangan,” lanjutnya.
Dalam sambutannya, Menko Airlangga menyebut program pembiayaan seperti KUR dan KPP telah terbukti menjadi instrumen penting mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik maupun ekspor.
Pelaksanaan akad massal ini menjadi penanda dimulainya gelombang baru penyaluran kredit produktif yang diharapkan dapat mengubah kehidupan ekonomi ratusan ribu keluarga di Indonesia.
Bagi Sulawesi Selatan, agenda nasional ini semakin menegaskan arah kebijakan daerah yang selaras dengan visi pemerintah pusat: memperkuat struktur ekonomi rakyat melalui peningkatan kapasitas UMKM dan perluasan akses pembiayaan yang inklusif.(*)
Komentar