MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Rapat Koordinasi Penyelesaian Isu-isu Strategis Pertanahan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (13/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Munafri menyuarakan usulan penting terkait penertiban aset publik yang selama ini belum memiliki kepastian hukum.
Menurut Munafri, banyak aset daerah yang telah digunakan puluhan tahun untuk kepentingan masyarakat, seperti sekolah, kantor kelurahan, fasilitas kesehatan, hingga tempat ibadah, namun belum memiliki sertifikat resmi.
Kondisi ini, kata dia, membuka peluang terjadinya konflik lahan dan penyalahgunaan aset oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Sering kali lahan-lahan pemerintah, terutama sekolah dan kantor kelurahan, hanya tercatat tapi tidak terdaftar di sistem pertanahan nasional. Padahal aset-aset ini sudah lama digunakan untuk kepentingan publik,” ujar Munafri di hadapan Menteri Nusron Wahid.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Wali Kota yang akrab disapa Appi itu mengusulkan adanya kebijakan khusus berupa sertifikasi otomatis bagi aset publik yang telah digunakan secara sah lebih dari 20 tahun.
“Jika sekolah, fasilitas pemerintahan, atau tempat ibadah sudah digunakan untuk pelayanan publik selama puluhan tahun, seharusnya bisa langsung disertifikatkan. Ini bentuk perlindungan terhadap aset publik dari potensi permainan mafia tanah,” tegasnya.
Munafri menilai kebijakan ini akan menjadi langkah preventif dalam menjaga aset pemerintah dari sengketa maupun alih fungsi yang merugikan masyarakat.
Ia mencontohkan kasus di beberapa daerah, di mana lahan sekolah dasar di lokasi strategis tiba-tiba beralih menjadi properti komersial.
“Kalau tidak segera disertifikatkan, aset-aset publik bisa habis satu per satu,” ujarnya.
Wali Kota Makassar menegaskan, usulan tersebut sejalan dengan komitmen Pemkot Makassar dalam menata dan mengamankan seluruh aset daerah.
“Kami ingin memastikan aset publik terlindungi secara hukum. Pemerintah bukan hanya membangun, tapi juga menjaga apa yang sudah dimiliki demi kepentingan masyarakat,” tutur politisi Partai Golkar itu.
Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengapresiasi langkah proaktif kepala daerah yang peduli terhadap perlindungan aset publik. Dalam arahannya,
ia juga meminta kepala daerah untuk memberikan kebijakan afirmatif kepada masyarakat miskin ekstrem melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi warga kategori Desil 1 hingga Desil 3.
Selain itu, Menteri Nusron menyoroti pentingnya percepatan sertifikasi tanah tempat ibadah dan tanah wakaf di seluruh Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa dari 13.575 masjid di Sulawesi Selatan, baru sekitar 3.111 yang bersertifikat.
“Tanah wakaf, masjid, musala, gereja, pesantren, dan makam harus segera disertifikatkan agar tidak menimbulkan masalah hukum di masa depan,” pungkasnya.
Komentar