DPRD dan Pemkot Makassar Sepakati KUA-PPAS 2026, APBD Mencapai Rp5,1 Triliun

MAKASSAR, Trotoar.id  — Pemerintah Kota Makassar dan DPRD Kota bergerak cepat menyelesaikan pembahasan serta finalisasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Pokok Kota Makassar Tahun 2026. 

Proses yang biasanya berlangsung hingga akhir tahun kini berhasil dirampungkan lebih awal, sebelum memasuki Desember 2025.

Total nilai APBD Pokok 2026 diproyeksikan mencapai sekitar Rp5,1 triliun. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota KUA-PPAS dalam Rapat Paripurna di Balai Kota Makassar, Senin (17/11/2025).

Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Supratman, serta para pimpinan fraksi dan anggota dewan bersama kepala SKPD terkait.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa seluruh program unggulan pemerintah kota tetap masuk dalam rencana APBD Tahun 2026—termasuk program strategis yang selama ini menjadi perhatian publik.

Meski terdapat penyesuaian anggaran, Pemkot menegaskan tidak akan menghambat program pelayanan dasar maupun pembangunan prioritas.

“Semua program prioritas tetap kita jalankan. Memang ada beberapa yang dirasionalisasi karena penyesuaian anggaran, tapi itu tidak mengganggu program besar yang telah direncanakan,” ujar Munafri.

Ia juga mendorong jajaran Pemkot agar lebih kreatif menggenjot pendapatan daerah di tengah penyesuaian fiskal ini.

“Kondisi pemotongan ini bukan untuk diratapi. Justru kita harus mencari cara lebih kreatif memastikan PAD meningkat dan program-program benar-benar menyentuh masyarakat,” tegasnya.

Munafri juga menginstruksikan agar kegiatan seremonial dikurangi, dan anggaran lebih difokuskan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

“Seremonial-seremonial harus dikurangi. Tahun 2026, belanja harus benar-benar turun ke masyarakat,” jelasnya.

Terkait pembangunan stadion yang sempat dipertanyakan publik, ia memastikan proyek itu tetap menjadi prioritas utama.

“Program stadion tetap masuk. Itu prioritas yang harus muncul,” tegasnya.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, memberikan apresiasi atas kerja kolaboratif antara DPRD dan Pemkot dalam penyusunan dokumen KUA-PPAS.

“KUA–PPAS adalah arah kebijakan pembangunan. Harmonisasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting agar APBD 2026 memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Aliyah menilai Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Pemkot Makassar untuk memperkuat program prioritas yang bersentuhan langsung dengan warga, seperti peningkatan pelayanan dasar, stabilitas ekonomi, dan penyelesaian masalah perkotaan.

Ketua Pansus Banggar DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, memaparkan adanya proyeksi penurunan total pendapatan daerah sebesar 8,96 persen atau sekitar Rp482 miliar dibandingkan estimasi pendapatan tahun 2025.

Karena itu, Badan Anggaran menekankan agar Pemkot menerapkan strategi pendapatan yang agresif dan adaptif.

1. Optimalisasi dan Konsistensi Penerimaan

Banggar meminta pelaksanaan kebijakan pendapatan dilakukan secara konsisten untuk mengimbangi penurunan proyeksi pendapatan.

2. Digitalisasi dan Intensifikasi PAD

Ray menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi seluruh layanan pajak dan retribusi.

“Digitalisasi ini penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak,” jelasnya.

Selain itu, potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap harus dipetakan dan ditindaklanjuti.

3. Penguatan Kinerja BUMD

BUMD diminta meningkatkan kinerja bisnis serta setoran dividen kepada pemerintah kota.

4. Ekstensifikasi Pendapatan Baru

Banggar mendorong pengembangan sektor ekonomi digital dan kreatif, termasuk optimalisasi Makassar Creative Hub sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Ray menyampaikan bahwa kebijakan belanja APBD 2026 diarahkan pada prinsip spending better, yaitu penggunaan anggaran untuk program yang produktif dan berdampak pada indikator makro:

• pertumbuhan ekonomi
  
  
• peningkatan PDRB
  
  
• penurunan kemiskinan ekstrem
  
  
• penurunan pengangguran terbuka
  
  
• pengendalian inflasi
  
  
• pengurangan ketimpangan
  
  

Beberapa fokus belanja yang ditekankan:

1. Penguatan Pelayanan Dasar

Termasuk pendidikan, kesehatan, SPM, pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta pengembangan ekosistem bakat kreatif generasi muda.

2. Program Jaminan Sosial Terpadu (Mulia Berjasa)

Meliputi jaminan kesehatan, perlindungan sosial, dan jaminan pekerja rentan.

3. Dukungan Proyek Strategis

Termasuk:

• pembangunan stadion
  
  
• seragam sekolah gratis
  
  
• infrastruktur prioritas multiyears
  
  
• pelayanan publik berbasis digital
  
  

4. Digitalisasi dan Reformasi Birokrasi

Belanja diarahkan pada penguatan Makassar Super Apps dan Lontara+.

Rekomendasi Teknis untuk SKPD

Beberapa arahan penting yang disampaikan Pansus kepada OPD, antara lain:

Dinas Pendidikan

• menjadikan anggaran seragam sekolah gratis sebagai mandatory spending.
  
  

Dinas PU

• memprioritaskan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, terutama meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
  
  

Dinas Lingkungan Hidup

• memastikan pembangunan sistem pengolahan sampah terintegrasi
  
  
• pembebasan iuran sampah bagi rumah tangga miskin.
  
  

Dinas Pemuda dan Olahraga + Dinas PU

• memastikan kesiapan anggaran pembangunan stadion multiyears.
  
  

Diskominfo

• mempercepat pengembangan Makassar Creative Hub serta penyempurnaan layanan digital melalui Makassar Super Apps dan Lontara+.
  
  

Dinas Sosial & Dinas Kesehatan

• memastikan efektivitas bansos, jaminan kesehatan, serta perlindungan pekerja rentan.
  
  

OPD Ketahanan Pangan, Perdagangan, dan UMKM

• memperkuat program ketahanan pangan
  
  
• pengendalian inflasi
  
  
• dukungan program makanan bergizi gratis.

Ray menutup laporannya dengan penegasan bahwa belanja modal harus tetap dijaga agar proyek strategis tidak terhambat.

“Belanja modal harus diprioritaskan demi memastikan keberlanjutan proyek strategis dan layanan dasar yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas masyarakat,” tegasnya.