Konferda PDIP Sulsel

Danny Pomanto Resmi Jabat Ketua Bidang Bappilu DPD PDI Perjuangan Sulsel

ANTI CIBOL
ANTI CIBOL

Senin, 24 November 2025 20:29

Hasto Nilai ARW dan Danny Pomanto Sama-sama Punya Peluang Pimpin DPD PDIP Sulsel
Hasto Nilai ARW dan Danny Pomanto Sama-sama Punya Peluang Pimpin DPD PDIP Sulsel

Makassar, Trotoar.id — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Sulawesi Selatan, Andi Ridwan Wittiri (ARW), kembali mendapat mandat memimpin partai banteng moncong putih untuk periode ketiganya.

Mandat tersebut ditetapkan melalui Konferensi Daerah (Konferda) PDIP Sulsel yang digelar di Makassar, Senin (24/11).

Tak menunggu lama, ARW langsung memperkenalkan susunan skuat pengurus yang akan mendampinginya dalam lima tahun ke depan.

Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah mantan Wali Kota Makassar dua periode, Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto, yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Legislatif, dan Eksekutif (Bappilu).

“Pak Danny Pomanto Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Legislatif dan Eksekutif,” ujar Andi Ridwan Wittiri saat membacakan struktur di hadapan ratusan peserta Konferda.

Selain Danny Pomanto, ARW juga mengumumkan formasi inti, di antaranya Mesakh Raymond Rantepadang sebagai Sekretaris DPD dan Risfayanti Muin sebagai Bendahara.

Sesaat setelah pengumuman, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, langsung memimpin prosesi pelantikan jajaran pengurus.

Ribuan kader dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan turut menyaksikan jalannya pelantikan tersebut.

Struktur Kepengurusan DPD PDI Perjuangan Sulsel Periode 2025–2030

Pimpinan Inti

Ketua: Andi Ridwan Wittiri

Sekretaris: Mesakh Raymond Rantepadang

Bendahara: Risfayanti Muin

Wakil Ketua

Bidang Pemenangan Pemilu, Legislatif dan Eksekutif (Bappilu): Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto

Bidang Kehormatan Partai: Andi Ansyari Mangkona

Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Rudy Pieter Goni

Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Alimuddin

Bidang Sumber Daya: Taufiq Ande

Bidang Politik: Andi Muh. Yagkin Padjalangi

Bidang Otonomi Daerah: Andi Putra Batara Lantara

Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi: Iqbal Arifin

Bidang Reformasi Sistem Hukum: Mangata Tuding Allong

Bidang Perekonomian: Herman

Bidang Kebudayaan dan Pendidikan: Mutiara

Bidang Penanggulangan Bencana, Kesehatan dan Anak: Sriyanti

Bidang Industri dan UMKM: Andi Wilda Pabobkori

Bidang Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial: Hermina Dona

Bidang Pariwisata dan Pemuda: Fadli Ananda

Bidang Keagamaan: Ansar Zainal Bate

Bidang Ekraf dan Digital: Erika Tansil

Bidang Pertanian: Rahmat Muhayyang

Bidang Hukum dan Advokasi: Andi Waliya

Wakil Sekretaris

Husain Djunaid

Feronica

Wakil Bendahara

Tenri Uji Idris


Kepala Badan

Ketua Badan Pemilu Nasional: Rais Zuljais

Ketua Badan Saksi Pemilu Nasional: Slamet Riyadi

Ketua Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan: Yusrisfakat

Ketua Badan Pendidikan dan Pelatihan: Andi Putri Imo

Ketua Badan Kebudayaan Nasional: I Made Prada

Ketua Badan Penanggulangan Bencana: Niconis Beni

Ketua Badan Pendampingan Hukum: Nur Alim Qalbi

Penulis : Awal

 Komentar

Berita Terbaru
Daerah15 April 2026 18:58
DWP Sidrap Ikuti Halalbihalal dan Peringatan Hari Kartini DWP Pusat Secara Daring
SIDRAP, Rrotoar.id — Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Sidenreng Rappang bersama DWP tingkat kecamatan se-Sidrap mengikuti kegiatan H...
Daerah15 April 2026 18:21
Bupati Andi Rahim Dilantik sebagai Wakil Ketua Bidang Diplomasi Maritim ASPEKSINDO 2025–2030
JAKARTA, Trotoar id — Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, resmi mengemban amanah baru di tingkat nasional setelah dilantik sebagai Wakil Ketua B...
Metro15 April 2026 17:29
Wawali Makassar Terima Audiensi MPM UNM, Bahas Pekan Parlemen 2026
MAKASSAR, Trotoar.id — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Negeri Makass...
Metro15 April 2026 17:05
Wali Kota Makassar Tolak Pengadaan Randis Baru
MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengambil langkah tegas dalam pengelolaan anggaran daerah dengan menolak pengadaan ken...