Makassar, Trotoar.id — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar melalui Bidang Humas dan IKP menggelar kegiatan peningkatan kapasitas kehumasan pemerintahan di era media sosial, bertempat di Hotel Novotel Makassar, Selasa (25/11/2025).
Kegiatan ini menghadirkan praktisi media sosial nasional, Wicaksono lebih dikenal dengan nama penanya Ndoro Kakung yang juga seorang penulis dan pengamat digital asal Yogyakarta.
Dalam pemaparannya, Ndoro Kakung menekankan perlunya perubahan paradigma humas pemerintah dalam mengelola informasi di ruang digital.
Menurutnya, publik saat ini tidak lagi tertarik pada unggahan seremoni atau kegiatan seremonial pimpinan, tetapi menginginkan interaksi langsung, respons cepat, dan konten yang berdampak.
“Di era digital, publik tidak lagi menginginkan seremoni belaka. Publik ingin interaksi langsung dengan pemerintah setempat. Keluhan mereka direspons dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia menilai humas pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan ruang komunikasi yang terbuka, ramah, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui kanal digital.
Ndoro Kakung juga menekankan pentingnya humas menguasai teknik penyusunan konten yang mudah dipahami, termasuk kemampuan membuat infografis, memahami algoritma media sosial, serta menyusun pesan yang komunikatif.
“Humas harus belajar menyajikan konten yang mudah dipahami dan dibaca. Harus belajar teknik infografis. Tanpa tiga unsur ini, publik hanya dapat narasi, bukan akses ke informasi,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa humas harus siap menghadapi “tsunami informasi” di ruang digital yang bergerak sangat cepat, sehingga dibutuhkan strategi komunikasi yang lebih dinamis.
Ndoro Kakung menyoroti kesalahan umum yang masih banyak dilakukan humas instansi pemerintah. Akun resmi media sosial sering kali berubah menjadi dokumentasi kegiatan pimpinan, sehingga tidak memberikan nilai informasi maupun ajakan kepada publik.
“Kesalahan umum humas adalah menganggap medsos sebagai arsip kegiatan pimpinan. Caption seperti rilis berita, konten tanpa ajakan, komentar publik yang diabaikan,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa tugas humas bukan hanya menyebarkan informasi, tetapi juga menghubungkan suara publik dengan pimpinan.
“Humas yang baik adalah humas yang mampu menyampaikan keluhan masyarakat ke pimpinan. Yang dibagikan bukan hanya kegiatan rapat, tetapi efek nyata dari rapat tersebut,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Diskominfo Makassar berharap kompetensi humas pemerintah semakin kuat dalam mengelola interaksi publik dan membangun citra pemerintah yang lebih terbuka, responsif, serta adaptif terhadap perkembangan digital.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi upaya Pemkot Makassar untuk memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat melalui komunikasi publik yang lebih inklusif dan relevan di era teknologi.
Komentar