MAKASSAR, TROTOAR.ID — Tokoh senior Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), resmi mengantongi surat diskresi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Surat yang ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, tersebut diserahkan langsung di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Terbitnya diskresi itu langsung memicu spekulasi terkait arah kontestasi Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan.
Sejumlah kalangan menilai keputusan DPP tersebut menjadi sinyal kuat dukungan pusat terhadap IAS.
Pengamat politik sekaligus Direktur Nurani Strategic Consulting, Dr. H. Nurmal Idrus, menilai diskresi yang diberikan DPP merupakan tahapan krusial dalam proses pencalonan IAS sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel.
“Diskresi itu ibarat jalan tol bagi IAS menuju kursi Ketua Golkar Sulsel. Ini adalah tahapan paling menentukan yang berhasil ia lewati,” ujar Nurmal.
Menurutnya, secara administratif dan organisatoris, IAS sebelumnya berada dalam posisi yang membutuhkan pengecualian atau izin khusus dari DPP untuk dapat maju sebagai calon ketua.
Ia menegaskan, keputusan DPP tidak hanya menyelesaikan persoalan syarat pencalonan, tetapi juga membawa pesan politik yang kuat kepada para pemilik suara dalam Musda.
“Diskresi ini bukan sekadar dokumen administratif. Dalam tradisi partai seperti Golkar, keputusan Ketua Umum merupakan sinyal politik yang sangat jelas kepada para voters,” jelasnya.
Nurmal menilai, langkah tersebut dapat dimaknai sebagai arah dukungan politik dari tingkat pusat kepada IAS, yang berpotensi memengaruhi preferensi pemilik suara di daerah.
Dengan keluarnya diskresi tersebut, peta persaingan menuju Musda Golkar Sulsel diperkirakan akan mengalami perubahan signifikan.
Para pemilik suara, lanjutnya, cenderung menjadikan sikap DPP sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik mereka.
“Ketika Ketua Umum telah memberikan legitimasi kepada seorang figur, itu akan dibaca sebagai arah kebijakan organisasi. Peluang IAS kini semakin terbuka dan menguat,” katanya.
Meski demikian, ia menilai dinamika politik menjelang Musda masih terbuka, termasuk kemungkinan terjadinya komunikasi dan konsolidasi di antara para kandidat.
Namun, dari perspektif politik organisasi, diskresi DPP dinilai sebagai momentum penting yang sulit diabaikan dalam proses kontestasi.
“Musda tetap forum demokratis, tetapi diskresi ini telah mengirimkan pesan kuat bahwa IAS mendapat kepercayaan dari pusat. Ini akan sangat memengaruhi ruang manuver politik para pemilik suara,” pungkas Nurmal. (*)
Komentar