DPRD Sulsel Sahkan APBD 2026, 10,69 T, Pendapatan Daerah Turun Rp304 Miliar

Makassar, Trotoar.id — Dalam suasana rapat paripurna yang penuh keheningan dan kehati-hatian, 

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan resmi menyampaikan laporan akhir Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Selasa malam. 

Momen itu menjadi penanda tahapan penting dalam perjalanan keuangan daerah, sekaligus refleksi atas tantangan fiskal yang dihadapi Sulsel di tahun mendatang.

Rapat paripurna yang dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, pimpinan OPD, jajaran eksekutif, serta seluruh anggota DPRD itu dibuka dengan lantunan doa dan ucapan syukur. 

Namun, dibalik suasana khidmat tersebut, tersimpan dinamika panjang proses pembahasan APBD yang berlangsung intens, mendetail, dan melelahkan.

Badan Anggaran DPRD Sulsel menjelaskan bahwa pembahasan APBD 2026 melalui rangkaian rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

Setelah itu, dokumen rancangan APBD diserahkan kepada komisi-komisi DPRD untuk dilakukan pendalaman teknis bersama masing-masing mitra organisasi perangkat daerah. 

Seluruh catatan kemudian dikonsolidasikan ulang dalam rapat lanjutan Badan Anggaran dan TAPD selama lima hari berikutnya.

Dari rangkaian pembahasan tersebut, terungkap bahwa struktur APBD 2026 mengalami koreksi cukup signifikan. 

Pendapatan Daerah yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp10,99 triliun, turun menjadi Rp10,69 triliun setelah pembahasan mengalami pengurangan Rp304,1 miliar. 

Angka itu menjadi penanda bahwa proyeksi penerimaan daerah tahun depan harus disesuaikan dengan realitas ekonomi yang makin menantang.

Tak hanya pendapatan, pos Belanja Daerah juga ikut mengalami penyesuaian. Dari rancangan awal Rp10,85 triliun, belanja daerah turun menjadi Rp10,55 triliun, atau berkurang sebesar Rp304,1 miliar penurunan yang mengikuti koreksi pendapatan demi menjaga keseimbangan fiskal daerah. 

Sementara itu, pos pembiayaan daerah tidak mengalami perubahan, dengan pengeluaran pembiayaan tetap berada pada angka Rp139 miliar.

Dalam laporan resminya, Badan Anggaran DPRD Sulsel menegaskan bahwa seluruh rekomendasi dari komisi-komisi DPRD telah dibahas secara mendalam dan dianalisis dengan teliti. 

Rekomendasi itu kemudian dirumuskan menjadi saran dan pendapat yang akan menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen final APBD 2026. Seluruhnya tercantum lengkap dalam lampiran yang diserahkan dalam rapat paripurna.

Meski disampaikan dalam suasana formal, laporan tersebut juga memuat pesan kehati-hatian fiskal. 

Penurunan proyeksi pendapatan menjadi peringatan bahwa Sulawesi Selatan harus memperkuat strategi pendapatan asli daerah, efisiensi belanja, dan ketepatan prioritas pembangunan. 

Ke depan, beban APBD semakin menuntut perencanaan yang matang, terutama dalam menjaga layanan publik agar tidak terdampak oleh pengetatan fiskal.

Pada penutupan rapat, suasana ruang paripurna kembali menghangat oleh doa dan harapan agar APBD 2026 dapat menjadi instrumen yang tepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan di tengah tekanan ekonomi nasional maupun global.