Jufri Rahman Tegaskan Penguatan Tata Kelola Bank Sulselbar sebagai Aset Strategis Daerah

MAKASSAR, Trotoar.id  – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyambut rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II DPR RI Masa Sidang II Tahun 2025–2026 di Kantor Bank Sulselbar, Jalan Ratulangi Makassar, Rabu, 10 Desember 2025.

Dalam sambutannya, Jufri selaku Komisaris Utama Bank Sulselbar menyampaikan apresiasi tinggi atas perhatian Komisi II terhadap penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya dalam agenda pengawasan bank daerah yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.

“Kami menyambut baik kesempatan dialog dan diskusi ini sebagai sarana evaluasi dan perbaikan bersama, khususnya dalam mengoptimalkan peran Bank Sulselbar,” ujar Jufri.

Jufri menegaskan bahwa Bank Sulselbar merupakan aset strategis daerah yang memegang peran ganda: menjalankan fungsi intermediasi keuangan dan menjadi agent of development dalam mendorong sektor prioritas seperti UMKM, pertanian, perikanan, hingga pariwisata. 

Karena itu, Pemprov Sulsel terus memastikan keseimbangan antara fungsi bisnis dan fungsi pembangunan ekonomi wilayah.

Ia menyebutkan bahwa secara konsisten Bank Sulselbar menyumbang 3–4 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun, menjadi salah satu penyumbang terbesar di antara BUMD Sulsel.

Untuk menjaga keberlanjutan kinerja tersebut, pemerintah daerah mendorong penguatan Good Corporate Governance (GCG), peningkatan profesionalisme manajemen, serta inovasi layanan khususnya melalui digitalisasi perbankan.

“Penguatan tata kelola penting untuk memastikan keberlanjutan bank dan meminimalkan risiko, termasuk risiko kredit bermasalah,” tegasnya.

Jufri juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota selaku pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, serta pengawasan dari OJK. 

Ia menyebut koordinasi yang selama ini berjalan secara transparan dan akuntabel menjadi fondasi penting bagi penguatan Bank Sulselbar.

Selain itu, ia berharap dukungan dan kebijakan afirmatif dari Pemerintah Pusat maupun DPR RI melalui percepatan transformasi BPD, penyesuaian regulasi, dan pemberian insentif. 

Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar bank daerah memiliki ruang manuver dan daya saing yang lebih kuat.

“Kami berharap adanya kebijakan yang memberikan ruang bagi bank daerah seperti Sulselbar untuk semakin berkontribusi terhadap pembangunan wilayah,” ujarnya.

Dengan penguatan kolaborasi antara eksekutif, legislatif, OJK, dan Pemerintah Pusat, Jufri optimistis BUMD—khususnya sektor perbankan daerah akan menjadi pilar penting dalam percepatan pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Kunjungan kerja ini turut dihadiri anggota Komisi II DPR RI, di antaranya Bhatra, Esthon Foenay, Muhammad Taufan Pawe, dan Cindy Monica Salsabila Setiawan.