MAKASSAR, Trotoar.id — Menutup tahun 2025, Pemerintah Kota Makassar menggelar Refleksi Akhir Tahun sebagai ruang evaluasi terbuka atas kinerja pemerintahan selama kurang lebih 11 bulan kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (MULIA).
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menakar capaian, membaca tantangan, serta merumuskan arah pembenahan pembangunan ke depan.
Baca Juga :
Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar 2025 digelar pada Rabu (17/12/2025) di Hotel Novotel Makassar.
Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang evaluasi, tetapi juga sebagai ruang keterbukaan pemerintah dalam menyerap masukan publik dan memperkuat komitmen peningkatan kualitas pelayanan bagi seluruh warga kota.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dengan kapasitas akademik dan pengalaman strategis, yakni Dr. Muh. Idris, Dr. Adi Surya Culla, serta Ras MD selaku Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia.
Diskusi dipandu oleh moderator tenaga ahli Diskominfo Makassar, Dr. Andi Widya Syadzwina. Kehadiran para narasumber ini menjadi penguat objektivitas dalam menilai kinerja pemerintahan sepanjang tahun berjalan.
Refleksi akhir tahun ini turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin,
Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, serta jajaran SKPD dan direksi perusahaan daerah se-Kota Makassar.
Selama hampir setahun masa kepemimpinan Pemerintahan MULIA, berbagai program prioritas mulai direalisasikan.
Di antaranya pembagian seragam sekolah gratis sejak tahun ajaran 2025/2026, sambungan air bersih gratis yang terus dikerjakan secara bertahap, serta optimalisasi Layanan Pengaduan Publik LONTAR+ yang telah menyelesaikan lebih dari 2.500 laporan warga.
Selain itu, Makassar Creative Hub (MCH) dihadirkan sebagai ruang kolaborasi dan inkubasi kreativitas anak muda, sementara pembangunan wilayah kepulauan terus menjadi perhatian guna mendorong pemerataan pembangunan.
Program Urban Farming digencarkan untuk memperkuat kemandirian pangan, disusul Makassar Berjaga yang telah menjangkau lebih dari 81 ribu pekerja rentan, serta kebijakan iuran sampah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Di sektor infrastruktur, Pemerintah Kota Makassar telah menganggarkan pembangunan stadion melalui APBD.
Sementara itu, pemilihan RT/RW secara langsung dilaksanakan sebagai bentuk penguatan demokrasi akar rumput agar program pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa hasil survei kepuasan masyarakat yang dipaparkan dalam refleksi akhir tahun bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah, melainkan sebagai alat ukur objektif terhadap kinerja pemerintahan.
“Ini bukan hasil final. Ini adalah landasan bagi kita untuk berpikir dan bekerja lebih baik ke depan, termasuk menentukan model dan arah pembangunan yang akan kita jalankan,” ujar Munafri.
Munafri juga menekankan bahwa refleksi akhir tahun menjadi pijakan penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab.
Ia meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar mengikuti rangkaian kegiatan hingga tuntas karena banyak hal strategis yang perlu dicermati bersama.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri turut menyoroti masih minimnya inovasi yang lahir dari sejumlah SKPD.
Menurutnya, refleksi akhir tahun harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus merumuskan langkah perbaikan secara kolektif.
“Ini kesempatan kita untuk melihat apa yang masih kurang dan apa yang harus kita perbaiki bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menekankan pentingnya evaluasi kolektif sebagai fondasi perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.
“Refleksi akhir tahun bukan sekadar melihat capaian, tetapi juga ruang untuk menakar apa yang masih perlu diperbaiki.
Dengan kerja kolektif, data yang akurat, dan komitmen yang kuat, kita dorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Pada momentum tersebut, rekomendasi hasil riset strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) turut disampaikan kepada sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, DP2, Dinas Pariwisata, dan Bagian Ekonomi Pembangunan, sebagai pijakan dalam menyempurnakan arah pembangunan Kota Makassar ke depan. (*)
Komentar