MAKASSAR, Trotoar.id — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI atas dukungan dan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengimplementasian Program Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), percepatan penurunan stunting, serta pelaksanaan Quick Wins Kemendukbangga/BKKBN.
Baca Juga :
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, pada pembukaan kegiatan Fasilitasi Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dalam RPJMD 2025–2029, yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (16/12/2025).
Bonivasius menyampaikan bahwa apresiasi ini merupakan bentuk pengakuan atas peran aktif Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memperkuat kebijakan pembangunan kependudukan yang terintegrasi dengan pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam upaya menekan angka stunting secara berkelanjutan.
Selain penghargaan kepada Wakil Gubernur Sulsel, BKKBN RI juga memberikan apresiasi kepada sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan atas capaian signifikan dalam penurunan prevalensi stunting sepanjang tahun 2024.
Kabupaten Maros meraih penghargaan sebagai daerah dengan capaian penurunan stunting terbesar pertama, yakni sebesar 12,3 persen, disusul Kabupaten Takalar dengan penurunan sebesar 11,4 persen. Sementara itu,
Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh apresiasi atas capaian prevalensi stunting terendah kedua, yakni 20,3 persen.
Menanggapi penghargaan tersebut, Fatmawati Rusdi menyampaikan terima kasih dan menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam pengendalian penduduk, pelaksanaan Program Bangga Kencana, serta percepatan penurunan stunting secara terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Fatmawati.
Ia juga mengapresiasi dukungan dan pendampingan BKKBN RI, khususnya melalui arahan serta materi yang disampaikan dalam kegiatan internalisasi PJPK.
Menurutnya, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan menjadi instrumen strategis dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sulsel turut mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota agar segera menyelesaikan dan menyerahkan dokumen PJPK sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mendukung pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.
“Saya meminta kabupaten dan kota untuk mempercepat penyetoran dokumen PJPK. Kami juga mengapresiasi daerah-daerah yang telah lebih dahulu menyerahkan PJPK sebagai wujud keseriusan mendukung program nasional,” tegasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Shodiqin, Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, serta diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri atas sekretaris daerah, unsur DPRD kabupaten/kota, dan organisasi perangkat daerah (OPD) se-Sulawesi Selatan. (*)
Komentar