MAKASSAR, TROTOAR.ID — Dinamika perebutan kursi Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Luwu Utara mulai memanas menjelang Musyawarah Daerah (Musda) V.
Agenda politik yang semula dijadwalkan berlangsung pada 24 November 2026 mendadak ditunda oleh DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan.
Penundaan tersebut memunculkan tanda tanya di tengah proses konsolidasi internal Golkar Luwu Utara, terlebih setelah berkembang isu mengenai diskresi terhadap Megawati Jamal dalam kontestasi perebutan kursi Ketua DPD II Golkar Luwu Utara.
Berdasarkan informasi yang berkembang, isu diskresi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam dinamika menjelang Musda.
Kepastian penundaan Musda tertuang dalam surat edaran DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan Nomor SE-002/DPD/GOLKAR/SS/X/2026 tertanggal 16 November 2026 tentang perubahan jadwal pelaksanaan Musda DPD Golkar kabupaten/kota.
Dalam surat yang ditandatangani Ketua DPD Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin dan Sekretaris Rahman Pina tersebut, pelaksanaan Musda V Golkar Luwu Utara yang semula dijadwalkan 24 November 2026 dinyatakan ditunda sampai adanya penjadwalan ulang.

Penundaan itu tidak hanya menghentikan agenda Musda, tetapi juga berdampak langsung terhadap tahapan penjaringan bakal calon ketua yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 20 November 2026.
Ketua Panitia Musda Golkar Luwu Utara, Muhaswal, membenarkan perubahan jadwal tersebut. Ia mengatakan, panitia telah menerima pemberitahuan resmi dari DPD Golkar Sulsel dan harus menyesuaikan seluruh tahapan dengan keputusan terbaru.
“Penundaan ini merupakan tindak lanjut dari surat pemberitahuan yang kami terima dari DPD Golkar Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa pelaksanaan Musda yang sebelumnya dijadwalkan pada 24 November 2026 ditunda sampai adanya penjadwalan ulang,” ujar Muhaswal.
Muhaswal mengungkapkan, sebelum surat penundaan diterbitkan, panitia sebenarnya telah melakukan sejumlah persiapan, termasuk menggelar rapat internal untuk mematangkan tahapan penjaringan bakal calon ketua.
Namun, terbitnya surat edaran DPD Golkar Sulsel membuat seluruh agenda tersebut harus dihentikan sementara.
“Sebenarnya kami dari kepanitiaan sudah melakukan rapat internal dan rencananya pada tanggal 20 November akan ada penjaringan. Namun, dengan adanya surat ini, untuk sementara kami tunda,” jelasnya.
Menariknya, surat edaran tersebut tidak menjelaskan secara terperinci alasan penundaan Musda V Golkar Luwu Utara. DPD Golkar Sulsel hanya menyampaikan bahwa agenda tersebut ditunda hingga adanya penjadwalan ulang.
Padahal, dalam surat tersebut turut dicantumkan hasil rapat pengurus harian bersama para ketua dan pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Golkar kabupaten/kota pada 14 November 2026 sebagai salah satu dasar perubahan jadwal.
Kondisi ini membuat arah kontestasi Golkar Luwu Utara masih menggantung. Selain menunggu kepastian jadwal Musda, kader dan calon yang berpotensi maju juga harus menanti kejelasan mekanisme serta kelanjutan tahapan penjaringan.
Di tengah berkembangnya isu diskresi Megawati Jamal, keputusan penundaan Musda oleh DPD Golkar Sulsel menjadi perkembangan politik yang menarik dicermati. Sebab, perubahan jadwal tersebut terjadi ketika proses menuju penentuan kepemimpinan baru Golkar Luwu Utara belum memasuki tahapan penjaringan secara resmi.
Kini, perhatian kader Golkar Luwu Utara tertuju pada keputusan lanjutan DPD Golkar Sulsel. Bukan hanya mengenai kapan Musda akan digelar, tetapi juga bagaimana mekanisme pencalonan dan arah dukungan politik dalam menentukan nakhoda baru partai berlambang pohon beringin tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian mengenai jadwal pengganti Musda maupun penjelasan resmi DPD Golkar Sulsel terkait isu diskresi yang menyeret nama Megawati Jamal. (*)



Komentar