BULUKUMBA, Trotoar.id — Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, memberikan perhatian besar terhadap pemerintah desa yang mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga tuntas 100 persen.
Sebagai bentuk apresiasi, para kepala desa yang mencapai target tersebut akan mendapatkan hadiah berupa perjalanan ke Bali.
Hal itu disampaikan Bupati yang akrab disapa Andi Utta saat menghadiri launching inovasi digital Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bulukumba di Lantai 4 Gedung Pinisi, Kamis, 18 Desember 2025.
“Insya Allah, kita beri reward ke Bali untuk kepala desa yang berhasil merealisasikan PBB secara maksimal 100 persen,” ujar Andi Utta disambut tepuk tangan meriah peserta kegiatan.
Menurutnya, kesadaran kolektif dalam membayar pajak sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah.
Hal ini menjadi semakin penting di tengah kondisi fiskal nasional, di mana dana Transfer ke Daerah (TKD) mengalami pemangkasan signifikan.
Untuk Kabupaten Bulukumba, pemerintah pusat memangkas TKD sebesar Rp268 miliar.
Dampaknya, APBD Bulukumba tahun 2026 akan turun menjadi sekitar Rp1,3 triliun lebih. Karena itu, Andi Utta menegaskan pentingnya optimalisasi PAD, khususnya dari sektor PBB.
“Saudaraku semua, saya berharap kita bekerja maksimal untuk merealisasikan PBB lebih progresif lagi. Masih ada waktu untuk menyelesaikan realisasi PBB tahun 2025 ini,” tegasnya.
Berdasarkan data Bapenda Bulukumba, saat ini enam desa telah mencapai 100 persen realisasi PBB.
Keenamnya yakni Desa Barombong (Gantarang), Tamalanrea (Bontotiro), Balangtaroang dan Barugae (Bulukumpa), Mattirowalie (Kindang), serta Bonto Bangun (Rilau Ale).
Kepala Desa Mattirowalie, H. Jufri, menyampaikan terima kasih atas apresiasi pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, desa yang dipimpinnya telah menuntaskan realisasi PBB sejak Juli 2025.
“Alhamdulillah, reward ini yang kedua kalinya untuk Desa Mattirowalie. Sebelumnya kami juga diberi kesempatan jalan-jalan ke Singapura. Nilai PBB di desa kami mencapai Rp92 juta lebih,” ucapnya.
Jufri menjelaskan strategi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pembayaran PBB, yakni dengan langsung mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada warga begitu diterbitkan.
“Sekitar bulan Maret SPPT sudah sampai ke warga, sekaligus dengan batas waktu pelunasan. Warga jadi lebih siap dan tidak merasa berat,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Andi Utta juga mengumumkan desa dan kelurahan dengan capaian PBB di bawah 50 persen.
Para kepala desa dan lurah dengan realisasi rendah diminta maju ke depan untuk foto bersama sambil menunjukkan salam jari kelingking sebagai simbol capaian yang masih minim.
Komentar