MAKASSAR, Trotoar.id — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mewakili Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) IV Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar, Jumat, 19 Desember 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Jufri menegaskan bahwa KPPI merupakan sarana strategis dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di bidang politik, menegakkan keadilan serta etika berpolitik, sekaligus meningkatkan kapasitas perempuan dalam ruang pengambilan kebijakan.
Baca Juga :
Ia menyampaikan, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan. Selain meninggalkan dampak fisik dan psikologis, kekerasan juga menghambat partisipasi perempuan di dunia kerja hingga ruang-ruang pengambilan keputusan politik.
“Kondisi ini menunjukkan pentingnya kehadiran perempuan dalam proses penyusunan kebijakan, terutama kebijakan yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran perempuan di parlemen dan lembaga politik bukan sekadar memenuhi angka keterwakilan, tetapi membawa pengalaman hidup, perspektif sosial, serta kepekaan terhadap isu perlindungan perempuan, anak, dan penguatan keluarga.
Data Indeks Pemberdayaan Gender Sulsel pada 2024 yang mencapai 75,25 disebut sebagai capaian positif. Namun demikian, tingkat keterwakilan perempuan di parlemen yang masih berada di kisaran 25 persen menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Melalui KPPI sebagai wadah lintas partai, kita berharap lahir kader perempuan yang berintegritas, berkapasitas, dan berorientasi pada kepentingan publik. KPPI harus menjadi ruang pembelajaran politik, penguatan jejaring, dan advokasi kebijakan berkeadilan gender,” tegasnya.
Jufri juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memandang KPPI sebagai mitra strategis dalam mendorong pembangunan berkeadilan gender.
Sinergi antara pemerintah, legislatif, partai politik, dan organisasi perempuan dinilai menjadi kunci memperkuat keterwakilan perempuan dalam politik.
“Saya berharap Musda ini mampu melahirkan kepemimpinan yang solid, program kerja visioner, dan rekomendasi strategis untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, baik di tingkat daerah maupun nasional,” pungkasnya.
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPP KPPI, Athea Sarastiani, dalam sambutannya mengajak seluruh panitia dan anggota KPPI Sulsel menjadikan Musda ini sebagai momentum besar untuk memperkuat peran perempuan dalam organisasi maupun masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPD KPPI Sulsel yang juga Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, berharap kepengurusan KPPI ke depan semakin fokus pada isu-isu perempuan dan anak serta mampu menghadirkan program yang nyata.
“Kami mungkin berbeda warna politik, tetapi sebagai sesama perempuan kita harus saling membanggakan dan saling menguatkan, di tengah dominasi politisi pria yang masih cukup kuat,” ujarnya.
Melalui KPPI, lanjutnya, perempuan di dunia politik diharapkan dapat saling bertukar pikiran, memperkuat solidaritas, serta berkontribusi dalam melahirkan regulasi yang semakin menempatkan perempuan pada posisi yang layak dan strategis dalam politik.
Komentar