PANGKEP, TROTOAR.ID — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan saat melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sabutung, Desa Mattiro Kanja, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Kamis (25/6/2026).
Kunjungan tersebut diisi dengan berbagai agenda pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, mulai dari layanan kesehatan, sunatan massal, penguatan UMKM, hingga sosialisasi perlindungan perempuan dan anak.
Pulau Sabutung yang mayoritas masyarakatnya bergantung pada sektor perikanan menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan berbasis potensi lokal.
“Kegiatan ini memang kita laksanakan di pulau karena peruntukannya untuk masyarakat kepulauan. Kita ingin hadir langsung, menyapa warga, sekaligus melihat kebutuhan riil di lapangan,” ujar Fatmawati.
Dalam kunjungan tersebut, Pemprov Sulsel menyalurkan berbagai program pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha berbasis hasil laut.
Bantuan yang diberikan antara lain alat pengolahan ikan asap kemasan dan peralatan produksi nugget.
Sebanyak 30 kelompok masyarakat mendapat pelatihan pengolahan ikan asap, sementara 30 kelompok lainnya menerima bantuan peralatan pengolahan nugget.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan yang selama ini menjadi andalan masyarakat setempat.
Fatmawati menegaskan, bantuan tersebut bukan sekadar dukungan sementara, melainkan bagian dari upaya mendorong UMKM agar naik kelas dan memiliki daya saing lebih tinggi.
“Kita ingin produk masyarakat kepulauan bisa berkembang, memiliki standar usaha seperti PIRT dan sertifikasi halal, serta mampu menembus pasar yang lebih luas, termasuk pasar modern dan digital,” jelasnya.
Selain sektor ekonomi, perhatian juga diberikan pada layanan kesehatan masyarakat.
Fatmawati bersama jajaran Dinas Kesehatan meninjau fasilitas kesehatan setempat serta berdialog dengan tenaga medis dan warga.
Ia menekankan bahwa masyarakat kepulauan berhak mendapatkan layanan kesehatan yang setara dengan masyarakat di wilayah daratan.
“Tidak boleh ada kesenjangan layanan. Masyarakat pulau harus mendapatkan pelayanan yang sama baiknya,” tegasnya.
Di bidang sosial, pemerintah juga menggelar sosialisasi terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta pencegahan perkawinan usia dini.
Fatmawati mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak, sekaligus memperkuat peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
“Kita berharap dari Pulau Sabutung tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta tidak ada lagi pernikahan dini,” ujarnya.
Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, mengapresiasi kunjungan tersebut sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah provinsi terhadap masyarakat kepulauan.
Menurutnya, kehadiran langsung pemerintah sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat pulau, mulai dari akses layanan dasar hingga penguatan ekonomi.
“Kami berharap sinergi ini terus diperkuat agar pembangunan yang dirasakan di daratan juga bisa dirasakan masyarakat kepulauan,” katanya.
Antusiasme masyarakat juga terlihat dari kehadiran warga tidak hanya dari Pulau Sabutung, tetapi juga dari pulau-pulau sekitar seperti Kulambing, Bangko-Bangkoang, Satando, Sapuli, dan Saugi.
Bagi masyarakat, kunjungan ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi simbol kehadiran negara dalam memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan hingga ke wilayah terluar.
Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap kesenjangan antara wilayah daratan dan kepulauan dapat terus diperkecil, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.
Komentar