MAKASSAR, Trotoar.id — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membuka secara resmi Seminar Edukasi dan Pelantikan Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Mahoni Hall Hotel Claro Makassar, Selasa (23/12/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran legislator perempuan dalam merespons isu-isu krusial pembangunan daerah, khususnya perlindungan perempuan dan anak, pencegahan stunting, serta penguatan ketahanan keluarga.
Seminar tersebut mengusung tema “Pengasuhan Positif bagi Perempuan Anggota Legislatif”, sebagai upaya membangun perspektif kebijakan yang responsif gender sekaligus mendorong kesejahteraan keluarga di tengah dinamika era digital.
Fatmawati menegaskan perempuan memiliki posisi strategis sebagai pilar kemajuan bangsa, baik dalam keluarga maupun dalam ruang pengambilan kebijakan publik.
“Saya selalu merasa mendapatkan booster ketika berada di lingkungan perempuan. Saya berkomitmen untuk terus mendukung perempuan agar saling menguatkan. Perempuan adalah pilar kemajuan bangsa,” ujar Fatmawati.
Ia menyebut meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Sulsel merupakan modal penting untuk melahirkan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kelompok rentan.
Dalam sambutannya, Fatmawati menyoroti masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulsel.
Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Sulsel hingga November 2025, tercatat 283 kasus yang ditangani.
Dari jumlah tersebut, korban didominasi perempuan sebanyak 130 orang, anak perempuan 120 orang, dan anak laki-laki 32 orang, menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan masih menjadi kelompok paling rentan.
“Angka ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga persoalan pembangunan dan masa depan generasi,” tegasnya.
Fatmawati juga menyinggung tantangan kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan RPJMD Sulsel 2025–2029, angka kematian ibu (AKI) Sulsel tahun 2024 mencapai 134 per 100.000 kelahiran hidup, masih jauh dari target SDGs yang di bawah 70 per 100.000 pada 2030.
Selain itu, prevalensi stunting Sulsel tahun 2024 tercatat 23,3 persen, masih di atas angka nasional.
“Kita tidak bisa jumawa dengan penghargaan. Angka stunting kita masih di atas nasional,” tegasnya.
Pemprov Sulsel telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp65 miliar untuk percepatan penanganan stunting, dan membutuhkan dukungan kebijakan kuat dari legislatif.
Ia juga menyebut rasio kekerasan perempuan tahun 2024 mencapai 21,33 per 100.000 perempuan, dan diyakini lebih tinggi karena sebagian kasus tidak dilaporkan.
“Saya yakin, ketika berdiri bersama legislator perempuan, kita bisa menyelesaikan pekerjaan rumah ini bersama. Isu perempuan dan anak adalah isu pembangunan daerah,” tegasnya.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, menegaskan komitmen DPRD Sulsel bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dalam memperkuat agenda pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender.
“Insya Allah kami di DPRD Sulsel akan mendukung penuh kerja-kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Seminar edukasi ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya psikolog Okky Asokawati, S.Psi., M.Psi.
Kegiatan tersebut juga menjadi ruang refleksi bagi legislator perempuan untuk memperkuat peran, tidak hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga agen perubahan dalam membangun keluarga yang sehat, aman, dan berdaya.
Komentar