Sekda Bulukumba Tekankan Percepatan Kinerja dan Pengendalian Program di Awal 2026

BULUKUMBA, trotoar.id  – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bulukumba, Muh Ali Saleng, menekankan pentingnya percepatan kinerja dan pengendalian program sejak awal tahun anggaran 2026. 

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Apel Gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, awal pekan ini.

Apel tersebut menjadi momentum refleksi sekaligus penegasan arah kerja pemerintahan setelah melalui tahun 2025 yang diwarnai berbagai tantangan, terutama pada akhir tahun anggaran.

Dalam arahannya, Muh Ali Saleng menyampaikan bahwa tahun 2025 merupakan periode dengan dinamika tinggi. 

Hampir seluruh perangkat daerah dihadapkan pada penyelesaian tugas yang kompleks, baik terkait pelaksanaan program berbasis kontrak maupun pelayanan publik.

“Alhamdulillah, pada detik-detik terakhir sebagian besar persoalan dapat kita uraikan dan selesaikan dengan baik, meskipun melalui berbagai proses dan kendala di lapangan. Ini patut kita syukuri,” ujarnya.

Meski demikian, Sekda menegaskan kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian kegiatan. 

Ia mengingatkan agar OPD tidak bersikap pasif dalam mengawal program, khususnya kegiatan fisik.

“Kita tidak boleh hanya menunggu. Harus aktif mengawal, membangun komunikasi dengan rekanan, serta melakukan kontrol berjenjang. Jangan sampai target progres, misalnya 60 persen, justru masih berada di angka 50 persen,” tegasnya.

Menurutnya, jika terjadi deviasi progres, maka monitoring, evaluasi, dan intervensi harus segera dilakukan agar realisasi fisik tetap berjalan sesuai rencana.

Pengalaman tahun 2025 diharapkan menjadi pelajaran penting agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran.

Sekda juga menyampaikan arahan Bupati Bulukumba agar seluruh perangkat daerah bergerak lebih cepat di awal tahun 2026 dalam mengejar dan mengoptimalkan serapan anggaran. 

Ia menyebutkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan insentif bagi daerah yang mampu menyerap anggaran secara optimal dan tepat waktu.

“Dalam kondisi fiskal yang terbatas, peluang ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kuncinya perencanaan matang, data akurat, serta komunikasi intensif dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait,” jelasnya.

Lebih lanjut, Muh Ali Saleng menjelaskan bahwa karakter anggaran 2026 berbeda, di mana fokus belanja lebih diarahkan pada program-program strategis pemerintah pusat. 

Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Bulukumba untuk menyiapkan dokumen dan proposal yang berkualitas agar dapat menjadi lokasi prioritas pelaksanaan kegiatan.

Di tengah keterbatasan fiskal, Pemerintah Kabupaten Bulukumba tetap bersyukur karena masih mampu memenuhi kewajiban daerah, termasuk pembayaran gaji dan TPP pegawai serta pembangunan infrastruktur secara bertahap. 

Hal ini tidak lepas dari komitmen bersama dalam menerapkan efisiensi anggaran yang juga tercermin dalam evaluasi APBD di Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga meminta Inspektorat Daerah untuk terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan kebijakan serta kegiatan di seluruh OPD. 

Ia menegaskan setiap temuan harus segera ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan sesuai mekanisme pemeriksaan internal.

Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu, Sekda menegaskan tidak ada perbedaan prinsip dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Status paruh waktu, kata dia, bukan alasan untuk menurunkan kinerja.

“Ini adalah pilihan dengan konsekuensi. Negara telah memberikan apresiasi sesuai ketentuan, maka kewajiban kita adalah bekerja profesional dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Menutup arahannya, Sekda mengajak seluruh jajaran OPD menjaga semangat kerja dan meningkatkan kinerja sejak awal tahun 2026, agar seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.