MAKASSAR, Trotoar.id — Anggota Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, Mallarangan Tutu, S.Pt., menyoroti persoalan distribusi ayam broiler di Sulawesi Selatan yang dinilai masih perlu pembenahan, meski secara data produksi daerah mengalami surplus.
Hal tersebut disampaikan Mallarangan Tutu saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Sulsel yang membahas isu kelangkaan ayam broiler di pasaran.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa ketersediaan ayam broiler secara umum sebenarnya mencukupi kebutuhan masyarakat.
Namun demikian, politisi Fraksi PKS DPRD Sulsel itu menilai permasalahan utama bukan terletak pada produksi, melainkan pada sistem distribusi yang belum berjalan optimal.
“Secara data, kita surplus ayam broiler. Tetapi di lapangan masih terjadi kelangkaan dan fluktuasi harga. Ini menunjukkan ada persoalan serius dalam distribusi,” ujar Mallarangan Tutu.
Ia secara khusus menyoroti dominasi sistem kemitraan dalam tata niaga ayam broiler yang dinilai perlu dikaji ulang. Menurutnya, sistem tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan distribusi dan mempengaruhi stabilitas harga di tingkat konsumen.
“Sistem kemitraan yang terlalu dominan perlu dievaluasi agar distribusi lebih adil dan harga di pasar tetap stabil, baik bagi peternak maupun masyarakat,” tegasnya.
Mallarangan Tutu menambahkan, DPRD Sulsel melalui Komisi B akan menjadwalkan RDP lanjutan dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, peternak mandiri, dan instansi teknis terkait.
“RDP lanjutan akan kita agendakan untuk merumuskan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, sehingga persoalan ini tidak terus berulang,” pungkasnya.
DPRD Sulsel berharap melalui pembahasan yang lebih mendalam, kebijakan yang dihasilkan dapat menjamin distribusi ayam broiler yang merata, harga yang stabil, serta perlindungan bagi peternak lokal di Sulawesi Selatan.
Komentar