MAKASSAR, Trotoar.id – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin terus mempertegas komitmennya dalam melindungi kesehatan masyarakat.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh yakni memperkuat sinergi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar guna memastikan obat dan makanan yang beredar aman, bermutu, serta layak konsumsi.
Komitmen tersebut mengemuka saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi Kepala BBPOM Makassar di Ruang Wali Kota, Kamis (8/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Munafri didampingi Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Audiensi ini menjadi momentum penyatuan langkah antara pemerintah daerah dan otoritas pengawasan obat dan makanan dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat, mulai dari keamanan pangan, penggunaan obat yang rasional, hingga peningkatan daya saing produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Kepala BBPOM Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan ajang silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi dalam rangka meningkatkan pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar.
“Ini silaturahmi sekaligus menjajaki komitmen bersama dalam pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar,” ujarnya.
Menurut Yosef, isu pengawasan obat dan makanan bersifat strategis karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta kualitas hidup warga.
“Ketika kita berbicara obat dan makanan, ini sangat penting karena menyangkut kesehatan, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya,” jelasnya.
Ia menegaskan, BBPOM tidak dapat bekerja sendiri dalam memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu. Peran aktif pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan.
Dalam kesempatan tersebut, Yosef memaparkan sejumlah program BBPOM yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Kota Makassar, khususnya terkait peningkatan keamanan pangan.
Program tersebut mencakup intervensi di lingkungan sekolah, keluarga, hingga pasar komunitas. Kota Makassar sendiri pernah menjadi lokasi intervensi program keamanan pangan pada tahun 2020.
“Fokus kami menanamkan kesadaran keamanan pangan sejak dini, mulai dari anak-anak, keluarga, hingga masyarakat luas,” katanya.
Yosef juga mengapresiasi peran Dinas Kesehatan Kota Makassar yang selama ini menjadi mitra strategis BBPOM dalam berbagai program pengawasan dan edukasi, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat.
Selain itu, ia menyoroti persoalan resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) yang menjadi tantangan global. Yosef mengapresiasi langkah Wali Kota Makassar yang telah menerbitkan Surat Edaran tentang rasionalitas penggunaan antibiotik.
Menurutnya, penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan bakteri kebal obat, berdampak pada lamanya perawatan, meningkatnya biaya kesehatan, hingga risiko kematian akibat infeksi berat.
“Kami berharap melalui Surat Edaran ini, Pemkot Makassar dapat membantu mengedukasi masyarakat terkait penggunaan antibiotik yang benar,” tegasnya.
BBPOM juga mendorong kepatuhan seluruh sarana pelayanan kefarmasian agar tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter, serta mengawasi penggunaan antibiotik pada hewan ternak karena residunya dapat berdampak pada manusia.
Di sektor ekonomi, BBPOM Makassar menyatakan kesiapan mendukung pemberdayaan UMKM. Saat ini, jumlah pelaku usaha di Makassar yang memiliki izin edar BPOM masih tergolong rendah, yakni di bawah 50 pelaku usaha.
“Kami ingin mendorong UMKM memiliki izin edar, bukan sekadar memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk,” jelas Yosef.
BBPOM menyediakan berbagai bentuk dukungan, mulai dari pendampingan perizinan, pengujian produk gratis, hingga keringanan biaya PNBP. Selain itu, BBPOM juga siap mendukung aspek keamanan pangan dalam program makan gratis melalui pelatihan dan pengawasan intensif.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas OPD bersama BBPOM dalam menjaga kualitas kesehatan masyarakat.
“Kami membutuhkan banyak dukungan. Kuncinya ada pada kolaborasi dan sinergi yang kuat antar-OPD dan mitra strategis,” ujar Munafri.
Ia menekankan, salah satu fokus utama Pemkot Makassar adalah memastikan seluruh UMKM, khususnya sektor kuliner, memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas sebagai syarat mutlak.
“Khusus usaha makanan, sertifikat sanitasi dan higienitas itu wajib. Ini penting untuk kesehatan masyarakat dan citra pariwisata Makassar,” tegasnya.
Munafri juga menyoroti kondisi fasilitas toilet di rumah makan dan tempat usaha kuliner. Menurutnya, toilet yang tidak memenuhi standar dapat merusak citra kota.
“Di era digital, satu rumah makan dengan toilet tidak layak bisa merusak citra Makassar secara keseluruhan,” kata Appi.
Ia berharap BBPOM dapat berperan aktif dalam pendampingan sertifikasi higienitas, serta memperkuat edukasi penggunaan obat yang rasional di tengah masyarakat.
“Kami berharap BBPOM benar-benar bersama kami dalam mencegah penyalahgunaan obat. Edukasi dan pengawasan harus terus diperkuat,” pungkasnya. (*)
Komentar