SIDRAP, Trotoar.id — Angka kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) kembali mencatatkan capaian positif. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Sidrap pada tahun 2025 tercatat 4,91 persen, terendah dalam 10 tahun terakhir.
Capaian ini sekaligus menempatkan Sidrap sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah dari 21 kabupaten di Sulawesi Selatan, jika tidak menghitung Kota Makassar dan Kota Parepare.
Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut dan berharap tren positif ini dapat terus berlanjut.
“Alhamdulillah, Kabupaten Sidrap mampu menekan angka kemiskinan. Semoga ke depan terus membaik, masyarakat semakin sejahtera. Ini merupakan capaian terendah angka kemiskinan Sidrap selama 10 tahun terakhir,” ujar Syaharuddin.
Berdasarkan data BPS, persentase kemiskinan 4,91 persen tersebut setara dengan sekitar 15.200 jiwa penduduk Sidrap yang berada dalam kategori miskin, yakni masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan sebesar Rp472.303.
Penurunan angka kemiskinan di Sidrap menunjukkan tren yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, tingkat kemiskinan berada di angka 5,14 persen, kemudian turun menjadi 5,02 persen pada 2024, dan kembali menurun pada 2025 hingga menyentuh 4,91 persen.
Selain persentase kemiskinan, Sidrap juga mencatatkan perbaikan signifikan pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Pada tahun 2025, nilai P2 Sidrap tercatat 0,15 poin, menempatkannya pada peringkat keempat terendah dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
“Jika hanya dihitung pada tingkat kabupaten di luar Makassar dan Parepare, maka Kabupaten Sidrap menjadi yang terendah dari 21 kabupaten se-Sulsel,” ungkap Syaharuddin.
Capaian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Sidrap semakin kecil, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat miskin relatif lebih merata.
Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 Sidrap bahkan berada pada peringkat pertama terendah indeks keparahan kemiskinan di Sulawesi Selatan.
Meski terjadi sedikit perubahan peringkat pada 2025, nilai P2 Sidrap tetap berada dalam kategori sangat rendah, menandakan stabilitas upaya penanggulangan kemiskinan.
Berdasarkan Infografis Metadata BPS, pengukuran kemiskinan dilakukan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dengan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Penduduk miskin didefinisikan sebagai mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Garis kemiskinan sendiri mencakup kebutuhan minimum makanan setara 2.100 kilokalori per kapita per hari, serta kebutuhan non-makanan seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan dan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.
Pemerintah Kabupaten Sidrap melalui berbagai program sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat dinilai berhasil memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan warga, tercermin dari capaian indikator kemiskinan yang terus membaik.
Komentar