MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar terus mempertegas komitmen pembangunan inklusif dengan memastikan wilayah kepulauan tidak tertinggal dalam agenda pembangunan kota.
Kawasan pulau diposisikan sebagai bagian integral dari pembangunan Makassar ke depan, sejajar dengan wilayah daratan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan perguruan tinggi, guna menghadirkan kebijakan publik yang berbasis riset, data, dan kebutuhan riil masyarakat kepulauan.
Hal ini mengemuka dalam audiensi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Pemerintah Kota Makassar yang berlangsung di Balai Kota Makassar, Senin (19/1/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum dialog strategis antara kalangan akademisi dan pemerintah daerah.
Dalam audiensi itu, FISIP Unhas memaparkan policy brief bertajuk “Pulau Tak Boleh Tertinggal: Penguatan Komitmen Tata Kelola Pulau yang Adaptif”.
Dokumen tersebut memuat sejumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan wilayah kepulauan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Akademisi FISIP Unhas, Andi Ahmad Yani, menjelaskan bahwa selama ini kebijakan pembangunan kawasan pulau kerap menggunakan pendekatan seragam atau one size fits all. Padahal, setiap pulau memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda.
“Pendekatan kebijakan yang diseragamkan berpotensi tidak efektif. Karena itu, kami menawarkan tata kelola pulau yang lebih kontekstual dan adaptif, sesuai dengan kebutuhan masing-masing pulau di Kecamatan Sangkarrang,” ujarnya.
Salah satu pendekatan yang didorong adalah Island Policy Proofing, yakni mekanisme untuk memastikan setiap kebijakan publik benar-benar relevan dengan konteks kepulauan yang menjadi sasaran.
Dengan pendekatan ini, kebijakan diharapkan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Andi Ahmad Yani juga menyoroti sejumlah persoalan krusial di kawasan kepulauan, mulai dari keterbatasan akses transportasi, layanan kesehatan dan pendidikan, hingga ketersediaan air bersih dan pengelolaan sampah.
Menurutnya, persoalan sampah menjadi isu mendesak karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem laut.
Ia menyebutkan, solusi inovatif seperti pemanfaatan sampah menjadi energi telah dikaji oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan berpotensi diterapkan di pulau-pulau.
Selain mengurangi timbunan sampah, solusi tersebut dinilai dapat membantu nelayan melalui subsidi energi.
FISIP Unhas, lanjutnya, siap berkontribusi aktif mendampingi Pemerintah Kota Makassar melalui riset, penyusunan kebijakan, serta kolaborasi lintas disiplin dengan fakultas lain, seperti kelautan dan teknik, guna memperkuat implementasi program pembangunan kepulauan.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik masukan akademik dari Unhas. Ia menegaskan bahwa pembangunan kawasan kepulauan merupakan bagian penting dari visi pemerataan pembangunan dan keadilan spasial di Kota Makassar.
Munafri memastikan Pemkot Makassar telah menyiapkan sejumlah program strategis pada 2026, di antaranya penyediaan kapal transportasi laut, pengembangan dermaga, pembangunan sekolah rakyat, serta pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.
“Seluruh program ini dirancang melalui perencanaan yang matang agar pembangunan di kawasan kepulauan dapat berjalan berkelanjutan dan benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat pulau,” tegas Munafri. (*)
Komentar