MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar terus mendorong tertib pengelolaan kawasan permukiman melalui percepatan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang kepada pemerintah daerah.
Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi antara Pemerintah Kota Makassar dan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (PT GMTD) yang digelar di Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (23/1/2025).
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan dihadiri Presiden Direktur PT GMTD, Ali Said.
Audiensi tersebut secara khusus membahas progres serta mekanisme penyerahan PSU di kawasan Perumahan Kanimega yang meliputi Taman Khayangan, Nirwana, dan Menteng Garden, termasuk sejumlah area pengembangan PT GMTD lainnya di sepanjang Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pihak pengembang untuk memastikan kepastian hukum aset, peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar, serta keberlanjutan pengelolaan fasilitas publik bagi masyarakat Kota Makassar.
Presiden Direktur PT GMTD, Ali Said, mengatakan bahwa pertemuan dengan Wali Kota Makassar membahas sejumlah isu strategis terkait aset perusahaan dan tahapan penyerahan PSU.
“Kami bertemu dengan Pak Wali Kota untuk membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan aset serta proses penyerahan PSU di kawasan GMTD,” ujarnya.
Ia menegaskan, proses penyerahan PSU merupakan bentuk sinergi antara sektor swasta dan Pemerintah Kota Makassar dalam menciptakan pengelolaan kawasan yang tertib, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dalam pertemuan tersebut, kami juga melaporkan kondisi fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta perkembangan terkini kawasan pengembangan GMTD,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa proses penyerahan PSU dari PT GMTD kepada Pemerintah Kota Makassar telah mulai berjalan dan akan terus dipercepat.
Menurut Munafri, hasil pertemuan ini penting untuk memberikan kepastian informasi kepada masyarakat yang bermukim di kawasan perumahan GMTD bahwa proses penyerahan PSU telah memasuki tahap koordinasi dan pemetaan.
“Dari hasil pertemuan ini, saya akan sampaikan kepada masyarakat bahwa proses penyerahan PSU GMTD sudah berjalan,” kata Munafri.
Ia menambahkan, penyerahan PSU menjadi langkah penting agar pemerintah dapat melakukan pembenahan secara bertahap terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada.
“Yang terpenting, warga mengetahui bahwa fasilitas-fasilitas tersebut sedang kita tata dan benahi secara bertahap,” ujarnya.
Wali Kota yang akrab disapa Appi itu juga meminta PT GMTD segera memetakan klaster-klaster perumahan yang telah siap diserahkan PSU-nya kepada Pemerintah Kota Makassar, serta memastikan seluruh proses administrasi berjalan tertib dan terkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Saya minta GMTD memetakan klaster mana saja yang sudah siap diserahkan PSU-nya, dan koordinasi dengan BPN harus dilakukan agar status lahan jelas serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Makassar akan menugaskan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) untuk melakukan kunjungan lapangan ke kawasan GMTD guna membahas secara teknis kondisi PSU, kesiapan administrasi, serta tahapan penyerahan aset.
Lebih lanjut, Munafri Arifuddin juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Makassar tengah menyiapkan perubahan regulasi daerah terkait pengembang perumahan sebagai langkah pembenahan tata kelola ke depan.
“Ke depan, kami akan melakukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) pengembang agar penyerahan PSU dilakukan lebih awal, bahkan sebelum kawasan perumahan dibangun,” tuturnya.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan pengembang, sekaligus menjamin kepastian aset dan optimalisasi pelayanan publik bagi masyarakat Kota Makassar.
“Ini untuk memastikan sejak awal tidak ada persoalan aset dan pelayanan publik dapat berjalan dengan optimal,” pungkasnya. (*)
Komentar