Musrenbang Pitu Riawa Partisipatif, Warga Suarakan Sejumlah Usulan Prioritas

SIDRAP, Trotoar.id  — Pemerintah Kecamatan Pitu Riawa menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Dongi, Selasa (28/1/2026).

Musrenbang tersebut dipimpin langsung oleh Camat Pitu Riawa, Ali Husain, dan dihadiri Anggota DPRD Sidrap Abdul Rahman serta Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sidrap, Dian Mei Sulastri.

Turut hadir perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) pendamping, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pitu Riawa, para lurah dan kepala desa se-Kecamatan Pitu Riawa, kepala puskesmas, serta perwakilan berbagai elemen masyarakat.

Kehadiran OPD pendamping merupakan bagian dari upaya sinkronisasi usulan hasil Musrenbang desa dan kelurahan dengan prioritas pembangunan daerah, sekaligus menyesuaikannya dengan rencana awal Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah Tahun 2027.

Berbeda dengan pelaksanaan Musrenbang pada tahun-tahun sebelumnya yang hanya melibatkan satu perwakilan OPD, tahun ini pendampingan diperluas dengan menghadirkan pejabat struktural, fungsional, hingga staf teknis perangkat daerah. Pola ini diharapkan mampu menghasilkan pembahasan yang lebih teknis, terukur, dan sesuai kewenangan serta perencanaan anggaran.

Dalam sambutannya, Camat Pitu Riawa Ali Husain menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi peserta Musrenbang. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Sidrap atas dukungan dan arahannya sehingga pendamping OPD dapat hadir secara lengkap di tingkat kecamatan.

“Alhamdulillah, kehadiran peserta sangat lengkap. Terima kasih kepada Bapak Bupati Sidrap atas perhatian dan arahannya sehingga OPD bisa hadir mendampingi kami dalam Musrenbang kecamatan,” ujar Ali Husain.

Ia menegaskan Musrenbang kecamatan merupakan forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh peserta menyampaikan usulan program yang benar-benar prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Usulan yang masuk harus jelas, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Ini adalah bagian penting dari proses perencanaan pembangunan yang partisipatif,” lanjutnya.

Musrenbang berlangsung secara aktif dan partisipatif dengan beragam masukan dari masyarakat. Sejumlah usulan prioritas yang mengemuka antara lain pengadaan mobil pemadam kebakaran, optimalisasi pendaftaran online di RSUD Nene Mallomo,

Kemudain  pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan dan kesehatan, peningkatan serta pengaspalan jalan, pembangunan jembatan antardesa, penambahan lampu jalan, pengerukan Bendungan Bulu Cenrana, hingga program cetak sawah baru sebagai upaya mendukung ketahanan pangan daerah.