JAKARTA, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 berhasil meningkat dari kategori B (Baik) menjadi BB (Sangat Baik).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, kepada Gubernur Andi Sudirman dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025 yang digelar di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Gubernur Andi Sudirman menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menyebut, Sulsel menjadi satu dari dua provinsi di Indonesia yang berhasil mencatat peningkatan nilai akuntabilitas kinerja hingga naik ke kategori BB pada tahun anggaran 2025.
“Alhamdulillah, Sulsel mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari dua provinsi yang mengalami peningkatan nilai akuntabilitas kinerja menjadi BB,” ujarnya.
Menurut Andi Sudirman, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel. Ia menegaskan bahwa soliditas dan sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci utama peningkatan nilai SAKIP tahun ini.
“Ini adalah penghargaan bersama sebagai tim. Seluruh OPD dan jajaran bekerja bersama meningkatkan capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara signifikan dibanding tahun sebelumnya,” jelasnya.
Di lingkup Pemprov Sulsel, implementasi SAKIP dilakukan secara terpadu. Bappeda berperan dalam aspek perencanaan dan pengukuran kinerja, Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) mengoordinasikan pelaporan, sementara Inspektorat melakukan evaluasi internal.
Secara kuantitatif, nilai SAKIP Pemprov Sulsel meningkat dari 69,02 poin pada tahun sebelumnya menjadi 70,26 poin pada 2025. Kenaikan ini mengantarkan Sulsel naik kelas ke kategori BB atau Sangat Baik.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa SAKIP dan pembangunan Zona Integritas merupakan instrumen strategis untuk memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran negara benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.
Penguatan akuntabilitas dan integritas birokrasi, menurutnya, menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Komentar