MAKASSAR, Trotoar.id — Upaya penataan kota yang tengah digencarkan Pemerintah Kota Makassar, khususnya penertiban lapak liar dan pedagang kaki lima (PKL) di atas fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos), trotoar, dan saluran drainase, mendapat dukungan dari kalangan legislatif.
Salah satu dukungan datang dari Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis A. Misbah. Ia mengapresiasi langkah Pemkot Makassar dalam menata PKL demi mewujudkan wajah kota yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.
“Kami dari DPRD Kota Makassar, khususnya Partai Hanura, sangat mendukung penataan PKL di Makassar yang dilakukan Pemkot di setiap kecamatan,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).
Baca Juga :
Menurut Muchlis, keberadaan PKL yang berjualan di atas trotoar dan drainase tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berdampak pada fungsi infrastruktur.
Aktivitas jual beli di atas saluran air berpotensi menyebabkan penyumbatan dan genangan saat musim hujan.
Ia menilai, penataan ini merupakan langkah tepat untuk menciptakan suasana kota yang lebih indah dan nyaman tanpa mengabaikan hak masyarakat kecil untuk mencari nafkah. Penertiban, kata dia, harus tetap mengedepankan pendekatan yang humanis.
Muchlis juga mengingatkan agar pemerintah kota memberikan solusi konkret bagi para pedagang, seperti menyiapkan lokasi alternatif yang representatif dan aman.
Selain itu, edukasi tentang pentingnya menjaga fasilitas umum dinilai sangat penting agar penataan berjalan berkelanjutan.
“Kami DPRD dan Pemkot tidak melarang pedagang PKL berjualan, tapi ini soal penataan. Apalagi pemerintah kota sudah menyiapkan tempat yang lebih baik untuk mereka berjualan,” tegas politisi Hanura tersebut.
Ia berharap relokasi yang dilakukan dapat benar-benar memperhatikan aspek kenyamanan dan aksesibilitas, sehingga pedagang tetap dapat menjalankan usaha tanpa merugikan kepentingan publik.
Dengan dukungan legislatif, penataan kota diharapkan mampu menghadirkan Makassar yang lebih tertib dan estetis, sekaligus tetap berpihak pada keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.
DPRD Kota Makassar pun berkomitmen mengawal kebijakan tersebut agar berjalan sesuai prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepentingan bersama.
Komentar