MAKASSAR, Trotoar.id — Anggota DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli, kembali menyapa konstituennya dalam agenda reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2025/2026.
Legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menggelar pertemuan di sejumlah titik daerah pemilihannya yang meliputi Kecamatan Makassar, Ujung Pandang, dan Rappocini.
Salah satu titik reses berlangsung di Jalan Domba, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Rabu (18/2/2026).
Baca Juga :
Kehadiran Fasruddin, yang akrab disapa Acil, disambut antusias warga. Mereka memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan mendesak, mulai dari layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga infrastruktur lingkungan.
Sejumlah warga mengeluhkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang mendadak nonaktif sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk mengakses layanan kesehatan gratis.
Acil menjelaskan, persoalan KIS nonaktif tidak hanya terjadi di satu wilayah.
Menurutnya, ada faktor pengurangan kuota dari pemerintah pusat maupun provinsi, serta penyesuaian data berbasis sistem desil yang menyebabkan sebagian warga terhapus dari daftar penerima.
“Ini memang jadi problem bersama. Ada pengurangan dari pusat dan provinsi. Kita berharap ke depan semua KIS yang memang layak bisa kembali aktif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sistem pendataan berbasis desil yang dinilai perlu dievaluasi.
Fasruddin meminta Pemerintah Kota Makassar melakukan pendataan ulang agar penerima KIS benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi riil masyarakat.
“Pendataan harus akurat. Karena sistem ini langsung online dan banyak faktor yang memengaruhi. Jangan sampai warga yang masih layak justru terhapus,” tambah Anggota Komisi C DPRD
Makassar itu.
Selain KIS, warga juga mengadukan persoalan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Beberapa warga mengaku tidak lagi menerima bantuan meski kondisi ekonomi belum membaik.
Menanggapi hal itu, Fasruddin meminta warga yang terdampak untuk kembali mendaftarkan diri melalui kantor kelurahan setempat. Ia berkomitmen menindaklanjuti data tersebut ke instansi terkait.
“Saya sudah minta masyarakat untuk mendaftar kembali lewat lurah. Yang diutamakan lansia dan janda-janda tua. Nanti kami kawal,” tegasnya.
Di sektor infrastruktur, persoalan drainase juga menjadi perhatian utama. Warga mengeluhkan saluran air yang sempit dan belum tersambung, sehingga kerap menimbulkan genangan saat hujan.
Fasruddin menyebut perbaikan dan pelebaran drainase akan menjadi catatan prioritas yang akan diperjuangkan melalui pembahasan anggaran.
“Kalau bisa diperlebar dan ada drainase yang harus diteruskan. Ini banyak sekali titik yang perlu dibenahi,” katanya.
Sementara itu, Lurah Maricaya, Irwan Darwis, berharap aspirasi warga dapat ditindaklanjuti sebagaimana realisasi program sebelumnya yang telah diperjuangkan Fasruddin.
“Harapan kami semoga semua keluhan warga bisa disampaikan dan ditindaklanjuti. Di sini memang paling banyak persoalan KIS nonaktif,” ujarnya.
Sebagai informasi, reses merupakan agenda wajib anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
Hasil reses tersebut selanjutnya akan dibawa dalam pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Komentar