MAKASSAR, Trotoar.id — Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi fokus utama dalam kegiatan Ramadhan Leadership Camp (RLC) yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Asrama Haji Makassar, Sudiang, Selasa (24/2/2026).
Kegiatan ini menghadirkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai narasumber, dengan penekanan pada pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, menegaskan bahwa terwujudnya good governance tidak dapat berjalan secara parsial.
Menurutnya, dibutuhkan sinergi yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh unsur Forkopimda agar arah pembangunan Sulawesi Selatan semakin terukur dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia menjelaskan, DPRD memiliki posisi strategis sebagai mitra sejajar pemerintah daerah melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Keselarasan antara eksekutif dan legislatif, kata dia, menjadi kunci dalam memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam forum tersebut, Andi Rachmatika juga mengapresiasi sejumlah capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk penurunan angka kemiskinan yang disebut sebagai yang tertinggi dalam enam tahun terakhir.
Selain itu, ia menilai Ramadhan Leadership Camp sebagai inovasi positif dalam meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur sipil negara (ASN).
“Kegiatan ini bukan sekadar penguatan spiritual di bulan Ramadan, tetapi juga diisi materi substantif yang relevan dengan tugas ASN. Ini langkah maju dalam membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas,” ujarnya.
Ramadhan Leadership Camp diikuti ASN lingkup Pemprov Sulsel sebagai bagian dari penguatan kepemimpinan, etika birokrasi, serta orientasi pelayanan publik.
Program ini dirancang untuk membentuk aparatur yang tidak hanya kompeten secara teknokratis, tetapi juga memiliki karakter dan komitmen terhadap prinsip tata kelola yang baik.
Dari unsur penegak hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Didik Farkhan Alisyahdi, memaparkan peran kejaksaan dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta aset daerah.
Ia menekankan pentingnya kepastian hukum, keterbukaan informasi publik, serta profesionalitas aparatur dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Nasri, mengulas dukungan Polri terhadap penerapan good governance, khususnya dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa, penggunaan APBD, serta pencegahan praktik korupsi.
Ia juga menyoroti sejumlah sektor rawan, seperti pengelolaan dana desa, perizinan, investasi, dan proyek pengadaan.
Dari perspektif pertahanan, Panglima Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin, Bangun Nawoko, menjelaskan kontribusi TNI dalam mendukung stabilitas wilayah dan program strategis pemerintah.
Dukungan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil, penguatan desa sebagai pusat ketahanan pangan, serta pemberdayaan masyarakat demi menjaga stabilitas sosial.
Melalui sinergi antara Pemprov, DPRD, dan Forkopimda, Ramadhan Leadership Camp diharapkan menjadi ruang konsolidasi bersama untuk memperkuat integritas, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen pelayanan publik.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan optimistis, semangat kebersamaan yang dibangun dalam forum ini akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lima tahun ke depan.
Komentar