MAKASSAR, Trotoar.id — Integritas menjadi fondasi utama dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah.
Tanpa perencanaan yang matang serta sumber daya manusia (SDM) yang profesional, sektor ini berpotensi menjadi pintu masuk penyimpangan anggaran maupun kerugian keuangan negara.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui kegiatan Ramadhan Leadership Camp 2026 yang digelar di Makassar pada 21–28 Februari 2026.
Baca Juga :
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan ini diikuti hampir 1.000 peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam sesi paparan studi kasus pengadaan barang dan jasa, Kamis (26/2/2026), sektor PBJ disebut sebagai salah satu area paling rawan tindak pidana korupsi karena melibatkan proses panjang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga serah terima pekerjaan.
Pemateri kegiatan, Muhammad Alfian Amri, dalam materi bertajuk Overview: Studi Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menegaskan bahwa pola penyimpangan kerap muncul dalam berbagai bentuk, seperti mark-up harga, pengaturan pemenang tender, hingga praktik “pinjam bendera” perusahaan.
Selain itu, potensi penyimpangan juga dapat terjadi dalam sistem pengadaan digital, termasuk pengaturan harga serta kelalaian dalam pemeriksaan barang sebelum proses pembayaran dilakukan.
“Pengadaan barang dan jasa adalah sektor yang sangat strategis sekaligus paling rentan terhadap penyimpangan. Karena itu, kapasitas dan integritas SDM menjadi faktor paling menentukan,” ujarnya dalam paparan.
Alfian mengungkapkan, masih banyak ASN yang enggan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena tingginya risiko, terutama terkait aspek hukum.
Kondisi tersebut, menurutnya, juga dipengaruhi oleh belum meratanya pemahaman ASN terhadap jenis-jenis pengadaan, baik pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, maupun jasa konsultansi.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman metode pengadaan, termasuk e-purchasing serta penerapan skema desain dan bangun (design and build).
Permasalahan yang kerap muncul, lanjutnya, adalah ketidaksesuaian jenis kontrak dengan jenis pengadaan yang dilaksanakan.
“Yang sering menjadi masalah adalah jenis kontrak yang tidak sesuai dengan jenis pengadaan. Ini yang kita diskusikan bersama agar tidak terjadi kesalahan administrasi,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut turut dibahas skema swakelola sebagai alternatif pengadaan yang melibatkan instansi pemerintah, organisasi masyarakat, maupun kelompok masyarakat.
Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua pengadaan dapat diswakelolakan dan harus memenuhi kriteria tertentu sesuai regulasi.
Alfian menyoroti bahwa akar persoalan penyimpangan pengadaan meliputi lemahnya pemahaman teknis terhadap regulasi, adanya tekanan politik atau gratifikasi, serta perencanaan kebutuhan yang tidak akurat. SDM pengadaan bahkan disebut sebagai “motor utama sekaligus titik terlemah” dalam ekosistem PBJ.
Salah satu peserta, Andi Ressi Patarai dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, menilai materi pengadaan barang dan jasa sangat relevan dengan tugas OPD.
Ia mengaku memperoleh pemahaman utuh mengenai proses pengadaan, mulai dari perencanaan, pembagian program, pengawasan, hingga tahapan dokumen dan pembayaran.
“Kita jadi tahu dari awal prosesnya, mulai perencanaan, pengadaan, pengawasan, sampai pembayaran. Biasanya kita hanya tahu di akhir,” ujarnya.
Ramadhan Leadership Camp 2026 menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulsel dalam memperkuat profesionalisme dan integritas ASN, sekaligus memberikan jaminan perlindungan bagi aparatur yang bekerja sesuai prosedur.
Dengan sistem pengadaan yang semakin akuntabel, diharapkan kualitas pembangunan meningkat, penggunaan anggaran lebih tepat sasaran, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah semakin kuat.
Komentar