MAKASSAR, Trotoar.id — Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan kepastian kerja bagi ribuan tenaga honorer sekaligus menekan angka pengangguran mulai menunjukkan hasil nyata.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, pemerintah kota mencatat capaian signifikan dalam penataan tenaga non-ASN yang selama ini menjadi isu nasional.
Sepanjang tahun 2025, sebanyak 8.854 tenaga honorer resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar menunjukkan, jumlah tersebut hampir memenuhi total formasi ASN yang tersedia di Kota Makassar sebanyak 8.963 formasi.
Kepala BKPSDMD Kota Makassar Kamelia Thamrin Tantu mengatakan pengangkatan tersebut menjadi salah satu langkah awal yang dilakukan Wali Kota Makassar dalam menata status tenaga honorer.
“Ini jumlah ASN yang sudah diangkat oleh Pak Wali Kota di awal masa pemerintahannya. Pada tahun 2025 dari total formasi Kota Makassar sebanyak 8.963, yang berhasil diisi melalui pengangkatan PPPK mencapai 8.854 orang,” ujar Kamelia, Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekadar pengangkatan administratif, melainkan bagian dari strategi pemerintah kota untuk memberikan kepastian status kerja, peningkatan kesejahteraan, serta perlindungan bagi tenaga honorer yang selama ini mengabdi di berbagai sektor layanan publik.
Langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan penyelesaian status tenaga honorer melalui skema PPPK.
Selain pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu, Pemkot Makassar juga menghadirkan solusi lain melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Skema tersebut menjadi alternatif bagi sekitar dua ribu lebih tenaga kontrak agar tetap memperoleh pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.
Sejak resmi memimpin Kota Makassar pada 20 Februari 2025, Munafri Arifuddin menjadikan persoalan ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas kebijakan pemerintah kota.
Bagi pemerintah kota, pengurangan pengangguran bukan sekadar angka statistik, tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Ibu Aliyah Mustika Ilham, kebijakan penataan tenaga honorer dan pembukaan ruang kerja baru menjadi langkah konkret yang langsung menyentuh ribuan warga,” jelas Kamelia.
Pengangkatan Dilakukan Bertahap
Proses pengangkatan PPPK di Kota Makassar dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2025.
Pada tahap pertama, sebanyak 1.746 tenaga farmasi PPPK resmi dilantik pada 23 Juni 2025. Kemudian pada tahap kedua, pemerintah kembali melantik 329 tenaga farmasi PPPK pada 14 November 2025.
Selanjutnya pada tahap ketiga, pengangkatan dilakukan untuk tenaga farmasi paruh waktu dengan jumlah yang lebih besar, yakni 6.607 orang.
Kehadiran ribuan tenaga tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Kota Makassar, sekaligus meningkatkan kualitas layanan kefarmasian bagi masyarakat.
Pengangguran Mulai Menurun
Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam membuka ruang kerja juga mulai berdampak pada penurunan angka pengangguran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Kota Makassar mengalami penurunan dalam satu tahun terakhir, dari 9,71 persen pada 2024 menjadi 9,60 persen pada 2025.
Penurunan tersebut menjadi indikator positif dari berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintah kota dalam mendorong terciptanya lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
Komentar